Page 89 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JANUARI 2021
P. 89
Meski demikian, ada sinyal dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengenai kelanjutan
program Bantuan Rp 300 ribu tersebut.
Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menegaskan belum menerima
perintah untuk menyalurkan lagi program bantuan subsidi gaji/upah (BSU) bagi pekerja/buruh
untuk 2021.
Ida Fauziyah mengungkapkan, untuk tahun anggaran APBN 2021 Kemenaker RI masih
menunggu koordinasi dengan Kemenko Perekonomian.
Program bantuan subsidi gaji/upah (BSU) bagi pekerja/buruh untuk 2021 bisa didiskusikan jika
sudah menimbang beberapa hal penting.
"Jika kondisi perkonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini
kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021, "kata Menaker Ida,
dikutip Tribunjogja.com dari laman Kemenaker, Senin (25/1/2021).
Sedangkan untuk program Program bantuan subsidi gaji/upah (BSU) 2020, proses penyaluran
bantuan pemerintah berupa bantuan subsidi gaji/upah (BSU) bagi pekerja/buruh telah mencapai
98,91 persen dengan total realisasi anggaran BSU yang tersalurkan sebesar
Rp29.444.763.600.000.
Secara rinci, subsidi gaji/upah gelombang/termin I telah tersalurkan kepada 12.293.134 orang.
Ida tak menampik adanya kendala dalam penyaluran, karena adanya duplikasi data, nomor
rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu
yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK, dibekukan.
"Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir
Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan," ujarnya pekan lalu.
Menaker Ida menambahkan bahwa uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk
pertanggungjawaban keuangan, mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir.
Namun Menaker memastikan, penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah,
penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali.
"Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah
selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk
menyalurkan kembali," ujarnya.
88
