Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JUNI 2021
P. 113

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel masih menerima pengaduan
              pekerja di Sumsel, yang tidak menerima THR dari perusahaannya, sebelum dan setelah Hari
              Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

              Diungkapkan Kepala Disnakertrans Sumsel Koimuddin, sebanyak 25 pengaduan yang masuk.
              Namun  pengaduan  didominasi  berasal  dari  pekerja  yang  bekerja  di  perusahaan  di  Kota
              Palembang Sumsel.

              "Pengaduan pelanggaran pembayaran THR dilaporkan oleh pekerja perusahaan, ke posko-posko
              aduan kita yang tersebar di kabupaten/kota di Sumsel," ucapnya, Jumat (4/6/2021).

              Puluhan  aduan  dari  para  pekerja  itu  pun,  sudah  ditindaklanjuti  Disnakertrans  Sumsel,  ke
              perusahaan-perusahaan yang melanggar.

              Bahkan  mereka  juga  sudah  menggelar  mediasi  antara  para  pekerja  dan  perusahaan  tempat
              bekerja.  Hanya  sebagian  perusahaan  yang  diadukan,  akhirnya  membayarkan  THR  ke
              pegawainya.

              "Ada sebagian perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya, meskipun sudah mediasi.
              Jadi kita lanjutkan ke ranah hukum," ujarnya di Palembang Sumsel.

              Dia memastikan bahwa Disnakertrans Sumsel akan terus mengawal, agar para pekerja yang
              melayangkan aduan tersebut, bisa mendapatkan THR.

              Menurutnya, aturan THR sudah diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021. Yaitu
              tentang  Pelaksanaan  Pemberian  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  Keagamaan  Tahun  2021,  bagi
              pekerja atau buruh di perusahaan.

              Pembayaran THR tersebut wajib diberikan, maksimal 7 hari sebelum lebaran. SE tersebut juga
              ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

              "Ada juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, tentang Pengupahan dan Peraturan
              Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Yang membahas tentang THR keagamaan bagi
              pekerja atau buruh di perusahaan," katanya.

              Dia  menuturkan,  jika  SE  Menaker  itu  mengikstruksikan  kepala  daerah  di  Indonesia,  agar
              mengimbau perusahaan untuk membayarkan secara penuh THR pekerja di tahun 2021. Yang
              mana, pekerja yang mendapatkan THR sudah bekerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

              THR keagamaan juga diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja
              dengan  pengusaha,  berdasarkan  perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu  atau  perjanjian  kerja
              waktu tertentu.





















                                                           112
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118