Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JUNI 2021
P. 118
"Pemerintah terus mengawal proses hubungan industrial di Giant. Kita akan terus kawal, guna
memastikan para pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan perundang-undangan,"
kata Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, seperti dikutip
dari bantennews.co.id - jaringan Suara.com, Jumat (6/4//2021).
Anwar menuturkan, Kemenaker telah memanggil pihak manajemen dan pekerja Giant.
Berdasrkan pemanggilan tersebut perusahaan sudah memberikan hak-hak pekerja sesuai aturan
perundang-undangan yang berlaku.
Ia menambahkan, manajemen juga sudah melakukan sosialisasi kepada para pekerja dan
berkomunikasi dengan serikat pekerja, terkait kebijakan penutupan gerai Giant, serta
kompensasi yang diberikan berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB).
"Selain itu, manajemen juga mengupayakan penempatan para pekerja yang di-PHK ke unit bisnis
lain," jelas Anwar.
Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menambahkan, Giant
menutup usaha, semata-mata karena faktor bisnis. Selain persaingan bisnis yang ketat, usaha
Giant juga terdampak pandemi Covid-19.
Akibatnya, setidaknya ada 2.700 karyawan Giant akan mengalami PHK.
"Bahwa penutupan Giant Hypermarket merupakan keputusan bisnis, sebagai akibat pandemi
Covid-19 dan persaingan usaha, serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand
lain," katanya.
Putri pun mengapresiasi pihak manajemen dan pekerja/buruh yang mampu mendialogkan
permasalah ini secara bipartite, dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat.
"Concern kami adalah bagaimana para pekerjanya ini mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan
perundang-undangan. Ini harus kita kawal," ujarnya.
117
