Page 288 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JUNI 2021
P. 288
KEMNAKER: PENUTUPAN GERAI GIANT MERUPAKAN KEPUTUSAN BISNIS AKIBAT
PANDEMI DAN PERSAINGAN BISNIS
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penjelasan terkait penutupan
Giant Hypermarket, perusahaan retail asal Malaysia yang berdampak pada sektor
ketenagakerjaan di Indonesia.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan penutupan gerai Giant
Hypermarket merupakan keputusan bisnis sebagai akibat pandemi covid-19 dan persaingan
usaha serta melihat potensi pertumbuhan lebih tinggi ke arah brand lain seperti IKEA, Guardian,
dan Hero Supermarket.
"Kita semua tau bahwa ini adalah hypermarket yang luar biasa besar dan memiliki jaringan usaha
yang luas, ketika ada persoalan perusahaan dampaknya juga sangat besar," kata Anwar Sanusi
pada konferensi pers terkait upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan di kawasan
Kuningan Jakarta, Kamis (3/6/2021).
Anwar melanjutkan hal tersebut dilakukan manajemen Giant berdasarkan hasil tinjauan strategis
perusahaan.
Sedangkan kemnaker tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan terkait dengan
keputusan bisnis.
"Konsen kami adalah bagaimana terkait dengan pekerjanya," kata Sekjen Kemnaker.
Anwar Sanusi mengatakan pihaknya telah menghubungi perwakilan serikat pekerja PT Hero
Supermarket Tbk untuk menanyakan pemenuhan hak para pekerja.
Perwakilan Serikat Pekerja PT Hero Supermarket Tbk mengatakan telah menyampaikan bahwa
proses pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kompetensi akibat PHK telah dilakukan sesuai
peraturan perundang-undangan.
Manajemen juga akan mengupayakan penempatan para pekerja yang ter-PHK ke unit bisnis lain
seperti IKEA, Guardian, dan Hero.
"Ada keputusan bisnis bahwa akan melakukan merger, kolaborasi," ujarnya.
Anwar mendapatkan informasi bahwa manajemen Giant telah melakukan sosialisasi kepada para
pekerja dan melakukan komunikasi dengan serikat pekerja terkait kebijakan penutupan gerai
Giant Hypermarket dan kompensasi berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
"Ini sesuatu yang perlu kami sampaikan dan kami luruskan bahwa pemberitaan media harus
diluruskan agar tidak menimbulkan keresahan," ujarnya.
287
