Page 283 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JUNI 2021

Di sisi lain, awal tahun ini pemerintah juga sudah menerbitkan aturan terbaru terkait dengan
pesangon buruh atau pekerja yang mengalami PHK oleh perusahaan.

Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja.

Terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,
Serta Pemutusan Hubungan Kerja l, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun
2021.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email Dalam PP tersebut, Pasal 40 ayat (2) mencantumkan ketentuan pembayaran
pesangon sebagai berikut: Pasal 43 juga menyebutkan, perusahaan atau pemberi kerja bisa
mengurangi jumlah pesangon yang harus dibayarkan kepada pekerja sebagaimana ketentuan
yang diatur dalam Pasal 40, apabila perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan karena
kerugian perusahaan.

Ketentuan pengurangan pesangon juga bisa dilakukan perusahaan apabila ada pengambilalihan
perusahaan yang mengakibatnya perubahan syarat kerja dan pekerja tidak bersedia melanjutkan
hubungan kerja (Pasal 42 ayat (2).

Di sisi lain, pekerja juga bisa mendapatkan tambahan berupa uang penghargaan masa kerja
sebesar 1 kali dari ketentuan di Pasal 40 ayat (3).

Terkait dengan uang penghargaan masa kerja, adapun perhitungannya, sebagai berikut:
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementarian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi
mengatakan, pemerintah memang mengizinkan perusahaan mengurangi besaran pesangon
namun harus memenuhi beberapa syarat.

"Dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur mengenai besaran nilai uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan alasan PHK yang juga sudah
disebutkan dalam PP tersebut. Pengawasan tenaga kerja, akan kita perkuat sehingga berbagai
moral hazard (penyimpangan moral) bisa kita minimalisir," ujar Anwar beberapa waktu lalu.

282