Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JUNI 2021

ANGGARAN KARTU PRAKERJA RP 20 T, PENELITI UGM INGATKAN 4 HAL AGAR
TEPAT SASARAN
Jakarta - Kementerian Keuangan mengumumkan alokasi anggaran untuk Kartu Prakerja pada
tahun 2021 menjadi Rp 20 triliun atau naik Rp 10 triliun dari anggaran yang telah ditetapkan
sebelumnya. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan kenaikan
anggaran tersebut untuk memberikan efek positif terhadap masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga Direktur
Eksekutif Institute of Public Communication (IPC) Radja Napitupulu, mengungkapkan ada empat
hal yang perlu dibenahi dari program beranggaran jumbo tersebut, agartepat sasaran.

"Efektivitas Kartu Prakerja sangat perlu dievaluasi menyeluruh. Agar anggaran sebesar itu jelas
peruntukkannya," ujar Radja dalam keterangan tertulis, Ahad, 6 Juni 2021.

1. 100 ribu penerima tak jelas penggunaan dananya Radja menjelaskan, menurut data program
Kartu Prakerja hingga 30 April 2021 terdapat 2,77 juta penerima SK Kartu Prakerja. Namun,
sebanyak 44 ribu orang yang telah menerima SK, dicabut kepesertaannya, sehingga tersisa 2,73
juta penerima.

Dari angka 2,73 juta penerima itu, lanjut Radja, seluruhnya telah mendapatkan alokasi pelatihan
dengan menggunakan dana Rp 1 juta per penerima. Namun hingga akhir April 2021, hanya
terdapat 2,63 juta penerima yang telah menyelesaikan minimal satu pelatihan.

Sehingga ada selisih 100 ribu penerima yang tidak jelas penggunaan dana pembelian
pelatihannya. "Itu totalnya mencapai Rp100 miliar dana pembelian pelatihan yang raib dan tidak
jelas," ujar Radja.

2. Besarnya alokasi fee kepada pihak ketiga penyedia jasa latihan Radja mengungkapkan pihak
ketiga penyedia jasa pelatihan peserta Kartu Prakerja, mendapatkan fee sebesar 15 persen dari
setiap modul yang dibeli oleh peserta. Adapun pihak ketiga tersebut seperti Bukalapak yang
digunakan oleh 33 persen peserta Kartu Prakerja, Tokopedia 26 persen, hingga Sekolahmu 24
persen.

Radja mencontohkan, berdasarkan data dari Kartu Prakerja, total sebanyak 3,7 juta transaksi
pelatihan senilai Rp 1,01 triliun telah dibelanjakan. Dengan jumlah tersebut, artinya Bukalapak
berhasil menjual pelatihan sebesar 33 persen x Rp 1,01 triliun menjadi senilai Rp 333,3 miliar.

Jumlah ini terbilang cukup besar, jika dibandingkan dengan modul pelatihan gratis yang
disediakan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Namun, menurut Radja, modul yang
disediakan oleh Kemenaker itu kurang diminati para peserta.

"Artinya, mengapa modul pelatihan tidak di-supply seluruhnya oleh Kemenaker, sehingga tidak
ada alokasi untuk komisi-komisi itu? Kalaupun kualitas pelayanan Sisnaker yang dikelola
Kemenaker tersebut masih belum prima, kenapa tidak dilakukan upaya peningkatan kualitasnya
yang mungkin membutuhkan dana lebih sedikit?" ujar Radja.

3. Besarnya dana yang tidak terserap Menurut data Kartu Prakerja, dari jumlah bantuan
pelatihan tahun anggaran 2020 sebesar Rp 19,56 triliun, penyaluran dana program Kartu
Prakerja tahun 2020 hingga Maret 2021 hanya mencapai Rp 15,27 triliun.

Sehingga terdapat dana sebesar Rp4,29 triliun yang dikembalikan ke Rekening Kas Umum
Negara (RKUN). Angka ini terdiri dari setoran sisa dana tahun 2020 sebesar Rp 4,007 triliun dan
Rp 278,2 miliar hingga 30 April 2021.

76