Page 141 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

Judul Kemnaker Dorong Adanya Reformasi Birokrasi Bidang SDM Aparatur
Nama Media detik.com
Newstrend Workshop Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5750322/kemnaker-dorong-adanya-
reformasi-birokrasi-bidang-sdm-aparatur
Jurnalis Inkana Izatifiqa R Putri
Tanggal 2021-10-02 19:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Tujuan
diselenggarakannya penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja ini adalah untuk
mendalami dan meningkatkan pemahaman tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan
Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS, Serta Pedoman Evaluasi Jabatan

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Nantinya hasil dari
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, ini berupa uraian jabatan (job description) sangat
memegang peranan penting dan mendasar serta merupakan titik awal (starting point) dalam
perencanaan berupa jumlah, kualitas (kompetensi) dalam rekrutmen dan penempatan, serta
penentuan besaran organisasi, dan dalam pengembangan SDM Aparatur berupa kinerja,
peningkatan kompetensi serta penghasilannya

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Kepada para peserta
diharapkan dapat memahami secara baik dan mampu melakukan Analisa Jabatan, Analisa Beban
Kerja dan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai, serta evaluasi kembali jabatan yang telah
disusun di lingkungan unit kerja masing-masing

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar workshop Finalisasi Penyusunan Analisa
Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan,
Jumat (1/10). Anjab tersebut merupakan proses untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai
serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK ke depannya. Menurut Sekretaris Jenderal Kemnaker
Anwar Sanusi, pihaknya terus melakukan pembenahan dan penataan melalui tata kelola
reformasi birokrasi bidang SDM Aparatur. Adapun hal ini sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun
Anjab dan ABK. Dalam pelaksanaannya, Kemnaker juga mengacu pada Peraturan Menteri Nomor
1 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

140