Page 142 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 142
KEMNAKER DORONG ADANYA REFORMASI BIROKRASI BIDANG SDM APARATUR
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar workshop Finalisasi Penyusunan Analisa
Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan,
Jumat (1/10). Anjab tersebut merupakan proses untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai
serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK ke depannya.
Menurut Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, pihaknya terus melakukan pembenahan
dan penataan melalui tata kelola reformasi birokrasi bidang SDM Aparatur. Adapun hal ini sesuai
amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mewajibkan setiap
instansi pemerintah menyusun Anjab dan ABK. Dalam pelaksanaannya, Kemnaker juga mengacu
pada Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan.
"Tujuan diselenggarakannya penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja ini adalah
untuk mendalami dan meningkatkan pemahaman tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja
dan Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS, Serta Pedoman Evaluasi Jabatan," ujar Anwar
dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/10/2021).
Lebih lanjut, Anwar menambahkan penyusunan Anjab dan ABK bertujuan agar peserta mampu
melakukan tugas sebagai analis jabatan. Tugas ini meliputi penyusunan uraian jabatan (job
description), serta analisis beban kerja untuk menghitung jumlah kebutuhan PNS secara riil dan
proporsional.
Anwar menjelaskan penyusunan Anjab dan ABK dibuat berbasis aplikasi yang memudahkan ASN
dalam menginput data. Hal ini juga akan mempermudah pengecekkan jumlah kebutuhan
pegawai, proses integritas, dan peta jabatan.
"Nantinya hasil dari Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, ini berupa uraian jabatan (job
description) sangat memegang peranan penting dan mendasar serta merupakan titik awal
(starting point) dalam perencanaan berupa jumlah, kualitas (kompetensi) dalam rekrutmen dan
penempatan, serta penentuan besaran organisasi, dan dalam pengembangan SDM Aparatur
berupa kinerja, peningkatan kompetensi serta penghasilannya," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Anwar turut mengapresiasi unit kerja yang telah menetapkan hasil
Anjab dan ABK di lingkungan Kemnaker. Unit kerja ini antara lain, Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan dan K3, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, serta Biro Hubungan
Masyarakat.
Selain itu, ia juga mengapresiasi Analis Kebijakan Ahli Utama, Haris Faozan beserta Tim dari
Lembaga Administrasi Negara atas dukungan dalam penyusunan Anjab dan ABK di Kemnaker.
"Kepada para peserta diharapkan dapat memahami secara baik dan mampu melakukan Analisa
Jabatan, Analisa Beban Kerja dan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai, serta evaluasi kembali
jabatan yang telah disusun di lingkungan unit kerja masing-masing," pungkasnya.
141
