Page 147 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 147
ANGGOTA DPR: BANTUAN BSU TAK ADIL, MASIH ADA DAERAH BELUM MENERIMA!
Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi meminta pemerintah adil dalam memberikan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) kepada seluruh pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.
Ia menyesalkan para pekerja di Sulawesi Selatan yang tidak memperoleh BSU lantaran
perubahan Permenaker No 16 Tahun 2021 atas Permenaker No 14 Tahun 2020 yang salah satu
poinnya menyebutkan, hanya wilayah pada PPKM level 3 dan 4 saja yang berhak menerima BSU.
"Peraturan itu sesungguhnya sangat diskriminatif. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah
sehingga membuat perbedaan untuk wilayah PPKM 1, 2, 3 dan 4? Padahal tidak ada jaminan
bahwa di wilayah level 1 dan 2 tidak lebih parah dari level 4 dari ukuran keuangan," ujar Ashabul
Kahfi lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (2/10/2021).
Dirinya mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan atas peraturan tersebut dan
menyalurkan BSU tidak hanya kepada pekerja yang berada di wilayah PPKM level 4 saja, tetapi
kepada seluruh pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.
"Nah hari ini kan kita tahu bahwa ada sisa Rp1,7 triliun, jadi kita harapkan sisa dana dari Rp1,7
triliun ini untuk menjangkau 6 provinsi tadi yang belum mendapatkan, utamanya Sulawesi
Selatan," tegasnya.
Politisi Fraksi PAN ini merekomendasikan agar Gubernur Sulawesi Selatan bersurat kepada
pemerintah pusat untuk meninjau ulang Permenaker tersebut sehingga para pekerja yang
terdampak Covid-19 di Sulteng bisa segera mendapatkan BSU.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena. Dimana,
Komisi IX DPR RI akan membantu buruh atau pekerja di Sulawesi Selatan untuk mendapat BSU.
"Kami akan berkomunikasi dengan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan, Menteri Keuangan, Menko
Perekonomian, dan berbagai pihak terkait lain, sehingga nanti aspirasi yang tadi berkembang
untuk BSU juga bisa landing di Sulsel. Akan coba kami lanjutkan dengan berbagai pihak di
Jakarta," pungkas Melki.
Sekadar informasi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan penyaluran Bantuan
Subsidi Upah (BSU) tidak boleh ada pemotongan sepeserpun. Hal tersebut diungkapkannya saat
monitoring dan evaluasi terkait penyaluran bantuan subsidi gaji/upah (BSU) tahun 2021 yang di
beberapa perusahaan yang terdapat di wilayah Cilegon, Banten, pada Jumat (17/9/2021).
"Kehadiran saya dan rekan-rekan dari Kemnaker ingin terus memastikan penyaluran BSU tahun
2021 ini lancar dan tidak ada pemotongan sepeserpun baik untuk biaya administrasi, dan lain-
lainnya," ungkap Menaker Ida Fauziyah lewat keterangan tertulisnya, Jumat (17/9/2021).[].
146
