Page 150 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

Judul Komisi IX Minta Pemerintah Evaluasi Penyaluran BSU
Nama Media tempo.co
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1513047/komisi-ix-minta-pemerintah-
evaluasi-penyaluran-bsu
Jurnalis Tempo.co
Tanggal 2021-10-02 18:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Felly Estelita Runtuwene (Ketua Komisi IX DPR RI) Kalau bisa ini untuk penerima BSU
itu kan ada Permen (peraturan Menteri) ya, itu kan cuma sampai di Juni (2021), sementara kita
melihat dengan pandemi Covid-19 ini ada di sekitar Februari. Ada ratusan perusahaan yang
bangkrut, ini juga ketika mereka tidak membayar iuran karyawannya. Karyawan yang kena
dampak ini yang kita maksud agar dievaluasi. (Perusahaan) jangan seperti itu karena
karyawannya. Justru mereka yang perlu kita bantu

neutral - Felly Estelita Runtuwene (Ketua Komisi IX DPR RI) Jadi, seperti ini yang kita maksud,
agar ada evaluasi baik dari Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, kemudian juga evaluasi dari
yang pemberi data itu yaitu dari BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Jadi (evaluasi) itu
yang kami minta, karena memang banyak yang komplen

negative - Felly Estelita Runtuwene (Ketua Komisi IX DPR RI) Ini (bantuan) yang double-double,
jadi mungkin ini juga (perlu) menjadi perhatian bagi lintas kelembagaan ya, agar sinkronisasi
data ini perlu sangat-sangat dibutuhkan supaya ada pemerataan penerima bantuan dari
pemerintah, ucapnya.

Ringkasan

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendorong Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) untuk mengevaluasi program penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang
berlangsung hingga kini. Menurutnya, masih banyak persoalan terkait proses penyaluran dan
sinkronisasi data yang masih menjadi masalah krusial. Hal ini diungkapkan usai menghadiri
pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda
Oka Artha Ardana Sukawati beserta jajaran, Asosiasi Pekerja Indonesia, dan jajaran mitra kerja
Komisi IX DPR RI, di Denpasar, Bali, Kamis (30/9/2021).

149