Page 151 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

KOMISI IX MINTA PEMERINTAH EVALUASI PENYALURAN BSU

INFO NASIONAL - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendorong Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengevaluasi program penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) yang berlangsung hingga kini. Menurutnya, masih banyak persoalan terkait proses
penyaluran dan sinkronisasi data yang masih menjadi masalah krusial. Hal ini diungkapkan usai
menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Wakil Gubernur
Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati beserta jajaran, Asosiasi Pekerja Indonesia, dan
jajaran mitra kerja Komisi IX DPR RI, di Denpasar, Bali, Kamis (30/9/2021).

“Kalau bisa ini untuk penerima BSU itu kan ada Permen (peraturan Menteri) ya, itu kan cuma
sampai di Juni (2021), sementara kita melihat dengan pandemi Covid-19 ini ada di sekitar
Februari. Ada ratusan perusahaan yang bangkrut, ini juga ketika mereka tidak membayar iuran
karyawannya. Karyawan yang kena dampak ini yang kita maksud agar dievaluasi. (Perusahaan)
jangan seperti itu karena karyawannya. Justru mereka yang perlu kita bantu,” kata Felly.

Politisi Partai NasDem itu menambahkan, terkait data hingga proses dikucurkannya BSU melalui
Bank Himpunan Bank Negara (Himbara) harus dipermudah, baik secara administrasi maupun
tahapan lainnya, agar tidak ada hambatan lagi ke depannya.

"Jadi, seperti ini yang kita maksud, agar ada evaluasi baik dari Kementerian Ketenagakerjaan
sendiri, kemudian juga evaluasi dari yang pemberi data itu yaitu dari BP Jamsostek atau BPJS
Ketenagakerjaan. Jadi (evaluasi) itu yang kami minta, karena memang banyak yang komplen,"
tutur Felly.

Felly juga menyoroti data penerima bantuan yang menurutnya tidak sinkron dan terjadi
penerimaan yang kerap ganda dari program bantuan lainnya. Sehingga, dirinya meminta
perhatian dari seluruh sektor lintas kementerian lembaga agar dapat mengevaluasi hal tersebut.

"Ini (bantuan) yang double-double, jadi mungkin ini juga (perlu) menjadi perhatian bagi lintas
kelembagaan ya, agar sinkronisasi data ini perlu sangat-sangat dibutuhkan supaya ada
pemerataan penerima bantuan dari pemerintah,” ucapnya.

Selain itu, dari anggaran sebesar Rp8,8 triliun yang pemerintah kucurkan untuk penyaluran BSU
kepada 8,7 juta pekerja yang bergaji di bawah Rp3,5 juta, terdapat dana yang belum terpakai
sebesar Rp1,7 triliun. Dimana dana tersebut merupakan sisa dana yang belum tersalurkan akibat
terjadinya double data maupun kendala lainnya yang berdasarkan Perubahan atas Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020, sisa dana tersebut tidak dapat disalurkan
kepada pekerja informal.

Terkait sisa dana yang kini berjumlah Rp1,7 triliun, Felly mengatakan bahwa semuanya
tergantung keinginan dari pemerintah yang berkaitan dengan permen tersebut. Dan seharusnya
pemerintah mengevaluasi permen tersebut, karena masih banyak para pekerja terdampak yang
justru membutuhkan bantuan tersebut, namun justru tidak dapat menerimanya.

"Sekarang Rp1,7 triliun yang sudah ada di bulan sekian ini memang kami perlu untuk rapat
kembali dengan mitra kerja, untuk membicarakan (dana) Rp1,7 triliun ini seperti apa, mau
dilakukan bagaimana, kalau memang ada saldo seperti itu marilah kita yang belum terima ayo
kita permudah gitu, permudah dengan lagi-lagi sinkronisasi data antar lembaga dan kementerian
itu sendiri,” kata legislastor dapil Sulawesi Utara itu.
Sementara, Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, bahwa para
pekerja di Bali itu paling banyak berasal dari daerah Badung dan Karang Asem, sehingga
pemberian BSU yang berlandaskan daerah yang sudah terjadi penurunan level dan tidak lagi
mendapatkan, ini perlu dilakukan evaluasi.

150