Page 252 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 252
"Kami tengah meminta kepada Menko Perekonomian agar skema Kartu Prakerja dapat dipakai
untuk pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia," ucap Menaker.
Menaker menyampaikan hal tersebut saat berdiskusi dengan BP2MI Gedung Kementerian
Ketenagakerjaan, Jumat (1/10/2021) terkait Percepatan Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(c)2021 Menaker menyatakan bahwa UU Nomor 18 Tahun 2017 telah mengamanatkan
peningkatan kompetensi CPMI menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. Untuk itu, sudah seharusnya Pemerintah mengupayakan agar CPMI memiliki
kompetensi.
"Saya kira sebelum berangkat ke negara penempatan, CPMI harus sudah punya kompetensi,"
ucap Menaker.
Selain itu, Menaker meminta kepada BP2MI agar segera memitigasi terhadap berbagai persoalan
yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penempatan CPMI, utamanya penempatan ke
Taiwan, Hongkong, dan Korea.
"Ini harus dibuat mitigasi terkait proses penempatan yang akan kita lakukan, yaitu Hongkong,
Taiwan, dan Korea. Kita urai apa saja masalahnya," ucapnya.
(c)2021 Ia menyatakan bahwa Kemnaker terus mengadakan komunikasi, penjajakan, dan kerja
sama untuk dapat membuka peluang penempatan, seperti yang terbaru berkomunikasi dengan
Dubes Korea untuk Indonesia.
"Kemarin kami bertemu dengan Dubes Korea untuk Indonesia. Kami membahas soal CPMI. Jadi
kami terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait negara penempatan," ujarnya.
[hhw].
251
