Page 249 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 249
Judul BP2MI Gandeng Kejagung Berantas Penempatan Ilegal Pekerja Migran
Indonesia
Nama Media tempo.co
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1512847/bp2mi-gandeng-kejagung-
berantas-penempatan-ilegal-pekerja-migran-indonesia
Jurnalis Andita Rahma
Tanggal 2021-10-02 03:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Kami
berterima kasih atas kesediaan Bapak Jaksa Agung menerima kunjungan kerja dari dalam rangka
penguatan kelembagaan guna perlindungan PMI berbasis HAM, penerapan penegakan hukum
multi aspek terhadap penempatan ilegal PMI, dan pengawasan pelaksanaan penempatan PMI
positive - Benny Rhamdani (Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)) Ini
membutuhkan penanganan yang luar biasa dan butuh pendekatan yang bersifat multidoors
Ringkasan
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggandeng Kejaksaan Agung untuk
menguatkan pemberantasan sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia (PMI). Benny
berharap, penguatan ini bisa diwujudkan dalam hal penuntutan, pengawasan, serta penyidikan
terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang khususnya terkait sindikat
penempatan ilegal PMI dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
BP2MI GANDENG KEJAGUNG BERANTAS PENEMPATAN ILEGAL PEKERJA MIGRAN
INDONESIA
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggandeng Kejaksaan Agung untuk
menguatkan pemberantasan sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia (PMI).
"Kami berterima kasih atas kesediaan Bapak Jaksa Agung menerima kunjungan kerja dari BP2MI
dalam rangka penguatan kelembagaan guna perlindungan PMI berbasis HAM, penerapan
penegakan hukum multi aspek terhadap penempatan ilegal PMI, dan pengawasan pelaksanaan
penempatan PMI," menurut pernyataan tertulis Kepala BP2MI Benny Rhamdani, 1 Oktober 2021,
dalam pertemuan kedua lembaga tersebut di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
248
