Page 244 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 244

Judul               Dilarang cairkan JHT Jamsostek, pekerja & buruh yang di-PHK bisa
                                    dapat uang bulanan
                Nama Media          kontan.co.id
                Newstrend           Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan
                Halaman/URL         https://industri.kontan.co.id/news/dilarang-cairkan-jht-jamsostek-
                                    pekerja-buruh-yang-di-phk-bisa-dapat-uang-bulanan
                Jurnalis            Adi Wikanto, Vendy Yhulia Susanto
                Tanggal             2021-10-02 05:30:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Pada hakikatnya, JHT adalah
              tabungan masa tua, jadi pemerintah akan kembalikan sesuai fungsinya



              Ringkasan

              Mulai  tahun  depan,  dana  Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  tidak  bisa  diklaim  secara  sembarangan,
              termasuk oleh pekerja / buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, pekerja
              / buruh yang di-PHK bisa mendapat uang bulanan dari BPJS Ketenagakerjaan / BP Jamsostek.
              Uang bulanan tersebut merupakan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). JKP sudah diatur melalui
              Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  (Permenaker)  No  15  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara
              Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.



              DILARANG CAIRKAN JHT JAMSOSTEK, PEKERJA & BURUH YANG DI-PHK BISA
              DAPAT UANG BULANAN

              Mulai  tahun  depan,  dana  Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  tidak  bisa  diklaim  secara  sembarangan,
              termasuk oleh pekerja / buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, pekerja
              / buruh yang di-PHK bisa mendapat uang bulanan dari BPJS Ketenagakerjaan / BP Jamsostek.

              Uang bulanan tersebut merupakan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). JKP sudah diatur melalui
              Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  (Permenaker)  No  15  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara
              Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

              Rencananya, kebijakan JKP berlaku mulai tahun 2022. Namun dengan adanya JKP, pemerintah
              akan melarang pegawai / buruh yang belum pensiun maupun yang di-PHK untuk mencairkan
              JHT.



                                                           243
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249