Page 277 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 277
Hal tersebut ia sampaikan saat berdiskusi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
atau BP2MI di Gedung Kementeriaan Ketenagakerjaan, terkait Percepatan Implementasi UU
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.
"Kami tengah meminta kepada Menko Perekonomian agar skema Kartu Prakerja dapat dipakai
untuk pelatihan calon pekerja migran Indonesia," ucapnya lewat siaran pers tertulis, Jumat
(1/10/2021).
Lebih lanjut kata dia, di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 telah
mengamanatkan peningkatan kompetensi calon pekerja migran Indonesia yang menjadi
tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Oleh karena kata dia, sudah seharusnya pemerintah mengupayakan agar para pekerja migran
ini memiliki kompetensi.
"Saya kira sebelum berangkat ke negara penempatan, calon pekerja migran Indonesia harus
sudah punya kompetensi," kata dia.
Selain itu, ia meminta kepada BP2MI agar segera melakukan langkah pencegahan terhadap
berbagai persoalan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penempatan calon pekerja
migran RI tersebut, utamanya penempatan ke Taiwan, Hongkong, dan Korea Selatan.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan terus mengadakan komunikasi,
penjajakan, dan kerja sama untuk dapat membuka peluang penempatan.
"Kemarin kami bertemu dengan Dubes Korea untuk Indonesia. Kami membahas soal calon
pekerja migran Indonesia. Jadi kami terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait negara
penempatan," ujarnya.
276
