Page 274 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 274
KEMNAKER TARGETKAN PENERAPAN SATU DATA KETENAGAKERJAAN DIMULAI
TAHUN DEPAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya membangun ekosistem Satu Data
Ketenagakerjaan (SDK) di pusat maupun di daerah.
Upaya tersebut sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang
SDK.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono
menyampaikan kebijakan SDK perlu diterapkan.
Hal ini mengingat kompleksitas urusan di bidang ketenagakerjaan yang menuntut akurasi
pengambilan keputusan dan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di bidang
ketenagakerjaan yang semuanya membutuhkan data yang terintegrasi dan berkualitas.
Menurut Bambang, untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang berkualitas dibutuhkan
strategi dalam mengimplementasikan kebijakan SDK melalui penguatan Tata Kelola Data
Ketenagakerjaan.
"Bu Menteri Ida Fauziyah dalam berbagai kesempatan menyatakan pentingnya koordinasi
antarinstansi di pusat dan daerah untuk mendukung reformasi tata kelola data ketenagakerjaan
melalui kebijakan SDK dalam menentukan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan," kata
Bambang saat membuka Rakor Teknis Penyelenggaraan Satu Data Ketenagakerjaan di
Semarang, Jawa Tengah, Jumat (1/10).
Bambang menyebutkan strategi implementasi SDK yang perlu dilakukan seperti menetapkan
kepastian tugas dan peran masing-masing komponen penyelenggara SDK, kejelasan alur data
agar data dapat dimanfaatkan antarinstansi pemerintah terkait.
Selain itu strategi implementasi SDK diperlukan untuk penguatan koordinasi dan konsolidasi
dengan kementerian atau lembaga atau dinas terkait penyelenggaraan Forum SDK, dan
penyusunan Grand Design SDK.
"Strategi lainnya, yaitu penguatan SDM dan pemanfaatan teknologi yang mendukung ekosistem
SDK," ucapnya.
Dia juga menyampaikan agar SDK dapat terimplementasi dengan baik, pihaknya sudah
melakukan langkah-langkah strategis sejak tahun lalu, mulai dari penyiapan regulasi Permenaker
15/2020 yang disertai dengan peluncuran Satu Data Ketenagakerjaan oleh Menteri
Ketenagakerjaan pada 5 November 2020.
Bambang menambahkan, tahun ini pihaknya sudah melaksanakan berbagai persiapan
implementasi, mulai dari melakukan asesmen tata kelola data ketenagakerjaan, penyusunan
daftar data, standar data, metadata, kolaborasi SPBE dengan SDK, pembangunan Portal SDK,
peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, dan Konsolidasi Nasional SDK.
Namun masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu dilakukan pada tahun ini, yaitu penetapan
kode referensi dan data induk bidang ketenagakerjaan, penetapan data prioritas bidang
ketenagakerjaan, dan penyusunan Grand Design SDK.
Selanjutnya, tahap terakhir, yaitu implementasi Satu Data Ketenagakerjaan akan dimulai pada
2022.
273