Page 274 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 274

KEMNAKER TARGETKAN PENERAPAN SATU DATA KETENAGAKERJAAN DIMULAI
              TAHUN DEPAN
              Kementerian  Ketenagakerjaan  (Kemnaker)  terus  berupaya  membangun  ekosistem  Satu  Data
              Ketenagakerjaan (SDK) di pusat maupun di daerah.

              Upaya tersebut sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
              Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang
              SDK.

              Kepala  Badan  Perencanaan  dan  Pengembangan  Ketenagakerjaan  Bambang  Satrio  Lelono
              menyampaikan kebijakan SDK perlu diterapkan.

              Hal  ini  mengingat  kompleksitas  urusan  di  bidang  ketenagakerjaan  yang  menuntut  akurasi
              pengambilan keputusan dan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di bidang
              ketenagakerjaan yang semuanya membutuhkan data yang terintegrasi dan berkualitas.

              Menurut  Bambang,  untuk  menghasilkan  data  ketenagakerjaan  yang  berkualitas  dibutuhkan
              strategi  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  SDK  melalui  penguatan  Tata  Kelola  Data
              Ketenagakerjaan.

              "Bu  Menteri  Ida  Fauziyah  dalam  berbagai  kesempatan  menyatakan  pentingnya  koordinasi
              antarinstansi di pusat dan daerah untuk mendukung reformasi tata kelola data ketenagakerjaan
              melalui kebijakan SDK dalam menentukan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan," kata
              Bambang  saat  membuka  Rakor  Teknis  Penyelenggaraan  Satu  Data  Ketenagakerjaan  di
              Semarang, Jawa Tengah, Jumat (1/10).

              Bambang  menyebutkan strategi  implementasi  SDK  yang  perlu  dilakukan  seperti  menetapkan
              kepastian tugas dan peran masing-masing komponen penyelenggara SDK, kejelasan alur data
              agar data dapat dimanfaatkan antarinstansi pemerintah terkait.

              Selain  itu  strategi  implementasi  SDK  diperlukan  untuk  penguatan  koordinasi  dan  konsolidasi
              dengan  kementerian  atau  lembaga  atau  dinas  terkait  penyelenggaraan  Forum  SDK,  dan
              penyusunan Grand Design SDK.

              "Strategi lainnya, yaitu penguatan SDM dan pemanfaatan teknologi yang mendukung ekosistem
              SDK," ucapnya.

              Dia  juga  menyampaikan  agar  SDK  dapat  terimplementasi  dengan  baik,  pihaknya  sudah
              melakukan langkah-langkah strategis sejak tahun lalu, mulai dari penyiapan regulasi Permenaker
              15/2020  yang  disertai  dengan  peluncuran  Satu  Data  Ketenagakerjaan  oleh  Menteri
              Ketenagakerjaan pada 5 November 2020.

              Bambang  menambahkan,  tahun  ini  pihaknya  sudah  melaksanakan  berbagai  persiapan
              implementasi,  mulai  dari  melakukan  asesmen  tata  kelola  data  ketenagakerjaan,  penyusunan
              daftar data, standar data, metadata, kolaborasi SPBE dengan SDK, pembangunan Portal SDK,
              peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, dan Konsolidasi Nasional SDK.

              Namun masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu dilakukan pada tahun ini, yaitu penetapan
              kode  referensi  dan  data  induk  bidang  ketenagakerjaan,  penetapan  data  prioritas  bidang
              ketenagakerjaan, dan penyusunan Grand Design SDK.

              Selanjutnya, tahap terakhir, yaitu implementasi Satu Data Ketenagakerjaan akan dimulai pada
              2022.




                                                           273
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279