Page 272 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 272

Benny menuturkan BP2MI mengundang Jaksa Agung RI ST Burhanuddin sebagai narasumber
              pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satgas Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal
              PMI (PSPI-PMI) yang akan dilaksanakan pada 5-9 Oktober 2021 mendatang.

              Pada audiensi itu, Benny bertemu langsung Jaksa Agung untuk memperkuat kolaborasi dalam
              melawan sindikat penempatan ilegal PMI.

              Benny menyebutkan kejahatan terhadap PMI tidak hanya Tindak Pidana Perdagangan Orang
              (TPPO), namun tindak pidana "extraordinary", karena kejahatan yang sistematis, terorganisir,
              dan terencana melibatkan banyak aktor termasuk para oknum penguasa pada seluruh level.

              "Ini membutuhkan penanganan yang luar biasa dan butuh pendekatan yang bersifat multidoors,
              karena  TPPO  berkaitan  dengan  Tindak  Pidana  Korporasi  dan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang
              (TPPU)," ujar Benny.

              Berdasarkan data, BP2MI telah melakukan 17 kali penggerebekan dan berhasil menyelamatkan
              679 calon PMI dari upaya penempatan ilegal sejak Mei 2020 hingga April 2021.

              Namun,  Benny  mengaku  BP2MI  memiliki  keterbatasan  kewenangan  dan  sumber  daya  untuk
              menangani hingga tuntas terhadap para oknum pelaku penempatan ilegal PMI.

              "Kolaborasi dan koordinasi dalam hal penuntutan, pengawasan, serta penyidikan terhadap tindak
              pidana tertentu berdasarkan undang-undang khususnya terkait sindikat penempatan ilegal PMI
              dan TPPO," kata Benny lagi.
              Benny  berharap  keterlibatan  Kejagung  merupakan  awal  yang  sangat  baik,  karena  berkaitan
              dengan penegakan hukum terkait penempatan ilegal melalui penandatanganan memorandum of
              understanding (MoU).

              Jaksa  Agung  ST  Burhanuddin  mendukung  kolaborasi  serta  koordinasi  terkait  sindikat
              penempatan ilegal PMI dan TPPO bersama BP2MI.

              Burhanuddin menyambut baik MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada bidang pidana umum,
              perdata dan tata usaha negara (datun), intelijen, dan pendidikan melalui Badan Pendidikan dan
              Pelatihan Kejaksaan RI.

              Hadir pada audiensi itu, antara lain Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, Jaksa Agung
              Muda Pidana Umum Fadil Zumhana, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri
              Wibisono, Jaksa Agung Muda Intelijen yang diwakiIi oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen,
              dan Jaksa Agung Muda Pembinaan yang diwakili oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan.

              Sedangkan, Kepala BP2MI didampingi oleh Wakil Ketua Satgas Mas Achmad Santosa, Tim Pakar
              Satgas Yunus Husein, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah
              Irjen Pol Achmad Kartiko, serta Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika A
              Gatot Hermawan.
















                                                           271
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277