Page 268 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

PEMERINTAH OPTIMALKAN EKOSISTEM SATU DATA KETENAGAKERJAAN DI PUSAT
DAN DAERAH
Pemerintah terus berupaya membangun ekosistem Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di pusat
dan daerah sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu
Data Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang SDK.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono
mengatakan, kebijakan SDK perlu diterapkan karena kompleksitas urusan di bidang
ketenagakerjaan yang menuntut akurasi pengambilan keputusan dan kebijakan dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di bidang ketenagakerjaan yang semuanya
membutuhkan data yang terintegrasi dan berkualitas.

Untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang berkualitas dibutuhkan strategi dalam
mengimplementasikan kebijakan SDK melalui penguatan Tata Kelola Data Ketenagakerjaan.

"Bu Menteri Ida Fauziyah dalam berbagai kesempatan menyatakan pentingnya koordinasi antar
instansi di pusat dan daerah untuk mendukung reformasi tata kelola data ketenagakerjaan
melalui kebijakan SDK dalam menentukan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan," ucap
Bambang dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (1/10).

Adapun strategi implementasi SDK yang perlu dilakukan, antara lain menetapkan kepastian tugas
dan peran masing - masing komponen penyelenggara SDK, kejelasan alur data agar data dapat
dimanfaatkan antar instansi pemerintah terkait, penguatan koordinasi dan konsolidasi dengan
K/L/D terkait, penyelenggaraan Forum SDK, dan penyusunan Grand Design SDK.

"Strategi lainnya, yaitu penguatan SDM dan pemanfaatan teknologi yang mendukung ekosistem
SDK," ucapnya.

Ia menyatakan, agar SDK dapat terimplementasi dengan baik, pihaknya sudah melakukan
langkah - langkah strategis sejak tahun 2020, mulai dari penyiapan regulasi Permenaker 15/2020
yang disertai dengan peluncuran Satu Data Ketenagakerjaan oleh Menteri Ketenagakerjaan pada
5 November 2020.

Adapun untuk tahun ini, lanjutnya, pihaknya sudah melaksanakan berbagai persiapan
implementasi, mulai dari melakukan asesmen tata kelola data ketenagakerjaan, penyusunan
daftar data, standar data, metadata, kolaborasi SPBE dengan SDK, pembangunan Portal SDK,
peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, dan Konsolidasi Nasional SDK.

Namun, masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu dilakukan pada tahun ini, yaitu penetapan
kode referensi dan data induk bidang ketenagakerjaan, penetapan data prioritas bidang
ketenagakerjaan, dan penyusunan Grand Design SDK. Selanjutnya, tahap terakhir, yaitu
implementasi Satu Data Ketenagakerjaan akan dimulai pada tahun 2022. Bambang mengatakan
semua upaya dilakukan secara maksimal agar kebijakan SDK dapat terimplementasi dengan baik
dan dapat memberikan acuan pelaksanaan maupun pedoman bagi instansi pusat dan daerah.

"Dalam rangka mewujudkan ketersediaan Data Ketenagakerjaan yang berkualitas, mudah
diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah, mendorong keterbukaan dan
transparansi data guna mendukung kebijakan Pemerintah di sektor ketenagakerjaan," pungkas
Bambang.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).

267