Page 263 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 263

Ringkasan

              Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bali, Kamis (30/9/2021). Kedatangan
              komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan itu untuk memastikan proses distribusi
              Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Pulau Seribu Pura.



              BPJAMSOSTEK IMBAU PEKERJA DI BALI SEGERA PADANKAN DATA

              Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bali, Kamis (30/9/2021). Kedatangan
              komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan itu untuk memastikan proses distribusi
              Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Pulau Seribu Pura. BSU merupakan wujud keberpihakan kepada
              pekerja penerima upah (formal) peserta BPJS Ketenagakerjaan.

              Harapannya program lanjutan ini dapat meringankan beban pekerja yang terdampak pandemi
              Covid-19. Peserta BPJS Ketenagakerjaan secara nasional yang tercatat menerima BSU hingga 16
              September  2021  sebanyak  4.611.816  pekerja/buruh.  Para  pekerja  berhak  atas  BSU  sebesar
              Rp500.000 per bulan selama dua bulan atau total Rp1.000.000.

              Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Edwin Michael Ridwan menjelaskan,
              BSU  merupakan  program  pemerintah  untuk  pekerja  penerima  upah.  Khusus  di  Bali,  pekerja
              penerima upah mencapai 350.000 jiwa.

              "Dari  350.000  itu  57  persen  yang  diberikan  BSU,  besarannya  109.000  pekerja,"  ungkapnya
              disela-sela kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali,
              Kamis (30/9/2021).

              Dalam  pelaksanaannya,  BPJS  Ketenagakerjaan  (BPJAMSOSTEK)  berperan  menyediakan  data
              pekerja yang berhak menerima BSU. BPJAMSOSTEK dipastikan telah melakukan skrining ketat
              ketika memvalidasi penerima BSU.

              "Kita memberikan data itu kepada Kementerian Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi, nanti baru
              dari kementerian itu yang menyalurkan. Penyalurannya itu lewat Bank Himbara (Himpunan Bank
              Negara). Jadi pekerja yang berhak menerima itu sekarang itu besarannya Rp1.000.000 yang
              ditransfer dua tahap dengan nominal Rp500.000 per bulan," katanya.

              Bagi para pekerja yang berhak menerima akan tetapi belum memiliki rekening, telah difasilitasi
              oleh Bank Himbara. Fasilitas yang diberikan berupa pembukaan rekening kolektif.

              "Jadi tanpa biaya dan pekerja itu akan menerima besarannya penuh, Rp1.000.000. Peran kita di
              BPJS  Ketenagakerjaan  tentunya  dalam  hal  penyediaan  data  dan  verifikasi  para  pekerja  ini,"
              ucapnya.

              BPJS  Ketenagakerjaan  diakui  menaruh  harapan  besar  dalam  upaya  peningkatan  kegiatan
              ekonomi. Harapan itu kata Edwin sudah diwujudkan pemerintah melalui dukungan akselerasi
              vaksinasi Covid-19. Percepatan vaksinasi bagi masyarakat, diyakini membantu terciptanya herd
              immunity (kekebalan komunal) di Bali.

              "Dengan vaksinasi itu kita harapkan ekonomi itu bisa bangkit lagi. Kita lihat juga kedatangan
              wisatawan di Bali sejak level PPKM turun semakin tinggi," tuturnya.
              "Jadi BSU itu hanya program yang sifatnya sementara atau darurat, bukan untuk program yang
              sifatnya  berkelanjutan.  Tentunya  kita  harapkan  ekonomi  bisa  bangkit,  sehingga  BSU  tidak
              diperlukan lagi," sambungnya.


                                                           262
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268