Page 263 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 263
Ringkasan
Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bali, Kamis (30/9/2021). Kedatangan
komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan itu untuk memastikan proses distribusi
Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Pulau Seribu Pura.
BPJAMSOSTEK IMBAU PEKERJA DI BALI SEGERA PADANKAN DATA
Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bali, Kamis (30/9/2021). Kedatangan
komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan itu untuk memastikan proses distribusi
Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Pulau Seribu Pura. BSU merupakan wujud keberpihakan kepada
pekerja penerima upah (formal) peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Harapannya program lanjutan ini dapat meringankan beban pekerja yang terdampak pandemi
Covid-19. Peserta BPJS Ketenagakerjaan secara nasional yang tercatat menerima BSU hingga 16
September 2021 sebanyak 4.611.816 pekerja/buruh. Para pekerja berhak atas BSU sebesar
Rp500.000 per bulan selama dua bulan atau total Rp1.000.000.
Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Edwin Michael Ridwan menjelaskan,
BSU merupakan program pemerintah untuk pekerja penerima upah. Khusus di Bali, pekerja
penerima upah mencapai 350.000 jiwa.
"Dari 350.000 itu 57 persen yang diberikan BSU, besarannya 109.000 pekerja," ungkapnya
disela-sela kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali,
Kamis (30/9/2021).
Dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) berperan menyediakan data
pekerja yang berhak menerima BSU. BPJAMSOSTEK dipastikan telah melakukan skrining ketat
ketika memvalidasi penerima BSU.
"Kita memberikan data itu kepada Kementerian Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi, nanti baru
dari kementerian itu yang menyalurkan. Penyalurannya itu lewat Bank Himbara (Himpunan Bank
Negara). Jadi pekerja yang berhak menerima itu sekarang itu besarannya Rp1.000.000 yang
ditransfer dua tahap dengan nominal Rp500.000 per bulan," katanya.
Bagi para pekerja yang berhak menerima akan tetapi belum memiliki rekening, telah difasilitasi
oleh Bank Himbara. Fasilitas yang diberikan berupa pembukaan rekening kolektif.
"Jadi tanpa biaya dan pekerja itu akan menerima besarannya penuh, Rp1.000.000. Peran kita di
BPJS Ketenagakerjaan tentunya dalam hal penyediaan data dan verifikasi para pekerja ini,"
ucapnya.
BPJS Ketenagakerjaan diakui menaruh harapan besar dalam upaya peningkatan kegiatan
ekonomi. Harapan itu kata Edwin sudah diwujudkan pemerintah melalui dukungan akselerasi
vaksinasi Covid-19. Percepatan vaksinasi bagi masyarakat, diyakini membantu terciptanya herd
immunity (kekebalan komunal) di Bali.
"Dengan vaksinasi itu kita harapkan ekonomi itu bisa bangkit lagi. Kita lihat juga kedatangan
wisatawan di Bali sejak level PPKM turun semakin tinggi," tuturnya.
"Jadi BSU itu hanya program yang sifatnya sementara atau darurat, bukan untuk program yang
sifatnya berkelanjutan. Tentunya kita harapkan ekonomi bisa bangkit, sehingga BSU tidak
diperlukan lagi," sambungnya.
262