Page 259 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 259
Selain itu, adanya perubahan struktur organisasi, dan bertambahnya peraturan baru sehingga
diperlukan penyesuaian terhadap penguatan peran fungsional pengantar kerja.
KEMNAKER DORONG REVISI PERMENPAN SOAL PENGANTAR KERJA SEGERA
DISAHKAN
Kementerian Ketenagakerjaan mendorong peningkatan peran dan fungsi pengantar kerja.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen
Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono menilai pengantar kerja sebagai satu-satunya jabatan
fungsional dalam memberikan pelayanan antar kerja sehingga dituntut untuk bertanggungjawab
dan profesional.
Apalagi melihat semakin masifnya perkembangan bidang ketenagakerjaan. Selain itu, adanya
perubahan struktur organisasi, dan bertambahnya peraturan baru sehingga diperlukan
penyesuaian terhadap penguatan peran fungsional pengantar kerja.
"Perlunya revisi dari Permenpan Nomor 5 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar
Kerja dan Angka Kreditnya sebagai aturan dasar yang menjadi induk dari penyusunan kebijakan
bagi Pengantar Kerja," ujar Suhartono dalam keterangan tertulis, Jumat (1/10/2021).
Saat membuka kegiatan Pengukuran Beban Kerja Jabatan Fungsional Pengantar Kerja yang
digelar secara hybrid pada Kamis (30/9), ia menyampaikan rasa bangganya atas upaya
Direktorat Bina Pengantar Kerja yang telah menyelesaikan revisi Permenpan ini dengan cepat.
Hal ini agar proses pengukuran beban kerja terhadap usulan kegiatan dapat dilaksanakan
bersama dengan menggunakan aplikasi.
"Ini merupakan proses krusial untuk jadi dasar dari pemenuhan tugas Pengantar kerja sesuai
dengan perhitungan beban Kerja dan volume kerja serta waktu pelaksanaannya dalam
menentukan besaran angka kredit," katanya.
Suhartono berharap selanjutnya ada tindak lanjut secara simultan dengan menyusun rancangan
revisi Permenpan-RB yang baru sehingga dapat disahkan pada tahun 2021 ini.
"Para Pengantar Kerja bisa menjalankan tugasnya dengan lebih optimal dalam proses
penyusunan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan manajemen karier
pengantar kerja khususnya kelas jabatan dan juga standar kompetensi jabatan pengantar kerja
yang belum ada," tuturnya.
Lebih lanjut Ia menjelaskan kegiatan penyusunan substansi asistensi yang dilaksanakan selama
3,5 bulan ini bekerja sama dengan tim dari bidang standardisasi jabatan SDM Aparatur
Kementerian PAN RB dan Bidang Kebijakan Pembinaan Pengantar Kerja Direktorat Bina
Pengantar Kerja di Ditjen Binapenta dan PKK, Ditjen Binalavotas, Pusat Pasar Kerja serta BP2MI.
"Kegiatan ini agar dapat dilakukan secara maksimal dengan mengikuti arahan dari tim Kemenpan
RB serta mengisi aplikasi pengukuran beban kerja sehingga diperoleh tujuan kegiatan yang
komprehensif, reliabel dan juga implementatif," terangnya.
Di samping itu ia menyebut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah juga mengapresiasi kegiatan
pengukuran beban kerja ini sebagai jawaban atas kegundahan pengantar kerja yang selama ini
sulit mencari angka kredit dan juga pengembangan karier.
258
