Page 261 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

STRATEGI KEMNAKER BANGUN SATU DATA KETENAGAKERJAAN DI PUSAT DAN
DAERAH
Kementerian Ketenagakerjaan terus membangun ekosistem Satu Data Ketenagakerjaan (SDK)
di pusat dan daerah. Hal ini sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
Tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020
tentang SDK.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono
mengatakan kebijakan SDK perlu diterapkan karena urusan ketenagakerjaan menuntut akurasi
pengambilan keputusan dan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
membutuhkan data yang terintegrasi. Oleh karena itu dibutuhkan strategi dalam
mengimplementasikan kebijakan SDK melalui penguatan Tata Kelola Data Ketenagakerjaan.

"Bu Menteri Ida Fauziyah dalam berbagai kesempatan menyatakan pentingnya koordinasi antar
instansi di pusat dan daerah untuk mendukung reformasi tata kelola data ketenagakerjaan
melalui kebijakan SDK dalam menentukan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan," kata
Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (1/10/2021).

Saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Satu Data Ketenagakerjaan di
Semarang, Jawa Tengah, ia menjelaskan strategi implementasi SDK yang perlu dilakukan antara
lain menetapkan kepastian tugas dan peran masing-masing komponen penyelenggara SDK,
kejelasan alur data agar data dapat dimanfaatkan antar instansi pemerintah terkait, penguatan
koordinasi dan konsolidasi dengan K/L/D terkait, penyelenggaraan Forum SDK, dan penyusunan
Grand Design SDK.

"Strategi lainnya, yaitu penguatan SDM dan pemanfaatan teknologi yang mendukung ekosistem
SDK," ucapnya.

Ia menyatakan agar SDK dapat terimplementasi dengan baik, pihaknya sudah melakukan
langkah strategis sejak 2020, yaitu penyiapan regulasi Permenaker 15/2020 yang disertai
peluncuran SDK oleh Menteri Ketenagakerjaan pada 5 November 2020 lalu.

Sementara pada 2021, lanjut dia, pihaknya melaksanakan berbagai persiapan implementasi.
Mulai dari melakukan asesmen tata kelola data ketenagakerjaan, penyusunan daftar data,
standar data, metadata, kolaborasi SPBE dengan SDK, pembangunan Portal SDK, peningkatan
kualitas SDM melalui pelatihan, dan Konsolidasi Nasional SDK.

Namun, menurutnya masih terdapat tugas yang perlu dilakukan, yaitu penetapan kode referensi
dan data induk bidang ketenagakerjaan, penetapan data prioritas bidang ketenagakerjaan, dan
penyusunan Grand Design SDK. Selanjutnya, tahap terakhir, yaitu implementasi SDK akan
dimulai pada 2022.

"Semua upaya dilakukan secara maksimal agar kebijakan SDK dapat terimplementasi dengan
baik dan dapat memberikan acuan pelaksanaan maupun pedoman bagi instansi pusat dan
daerah dalam rangka mewujudkan ketersediaan Data Ketenagakerjaan yang berkualitas, mudah
diakses, dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah, mendorong keterbukaan dan
transparansi data guna mendukung kebijakan pemerintah di sektor ketenagakerjaan,"
terangnya.

Sebagai informasi, Bambang membuka Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan SDK
merupakan tindak lanjut dari kegiatan Konsolidasi Nasional SDK pada 30 Juni 2021 lalu yang
mendapatkan dihadiri 1.187 peserta dari instansi pusat dan daerah. Rakornis kali ini merupakan
kegiatan yang kedua setelah sebelumnya diselenggarakan pada 22 sampai dengan 24 September
2021 lalu di Jakarta.

260