Page 488 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

Dalam payung hukum itu disebutkan bahwa tujuan dari prakerja adalah meningkatkan produk
tivitas, daya saing serta kompetensi kerja dan mendorong kewirausahaan. Sehingga
prameternya bu kan melihat berapa banyak orang bekerja.

Menurut Denni, itu merupakan proses kompleks yang tidak hanya berdasarkan penilaian
pelatihan prakerja. Dari sisi anggaran, total input prakerja dalam bentuk APBN sejak April 2020
sampai akhir tahun ini adalah Rp41,2 triliun. Sedangkan alokasi tahun 2020 anggarannya sebesar
Rp20 triliun dan tahun 2021 awalnya Rp20 triliun, namun ditambah Rp1,2 tri liun menjadi Rp21,2
triliun.

Lalu, dari sisi pelatihan, menurut Denni, program ini juga melahirkan lembaga-lembaga pelatihan
berbasis online yang kredibel dan disukai oleh para penerima Kartu Prakerja. "Indonesia ini,
sebelumnya pasar yang namanya peningkatan pelatihan itu bisa dibilang tidak ada atau terlalu
kecil. Dengan adanya program Kartu Prakerja ini, bermunculanlah yang namanya ratusan
lembaga pelatihan," katanya.

Di ekosistem Prakerja ada 180 lebih lembaga pelatihan yang menyediakan 1.500 lebih jenis
pelatihan. Tapi angka ini dinamis, karena standar pelatihan dinaikkan dan ada yang sudah di
dalam pun keluar.

Menurut Denni, angka ini dinamis, karena PMO selalu memonitor kualitas dari pelatihan-pelatihan
yang ada di ekosistem.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan
bahwa manajemen Kartu Prakerja baru saja menutup pendaftaran untuk gelombang ke-21
dengan 754.000 peserta. Sedangkan selama gelombang ke-12 sampai dengan ke-20 ada 5,2
juta penerima Kartu Prakerja. "Sepanjang tahun 2021, dari gelombang 12 sampai 20 ini sudah
ada 5,2 juta yang diterima dan 3,8 juta mendapatkan insentif," ucap Ketua Komite Penanganan
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) tersebut.

Tidak hanya itu, pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran untuk program Kartu Prakerja
hingga 2022 mendatang dengan anggaran sebesar Rp 11 triliun. Alokasi itu masuk dalam pos
perlindungan masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp 153,7 triliun. "Ini untuk peningkatan
kemampuan atau skill pekerja, baik reskilling maupun upskilling," ujar Airlangga.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan angka pengangguran pada tahun 2022 mendatang
mengalami penurunan di kisaran 5,5% hingga 6,3% da ri total populasi rakyat Indonesia.
Sementara ting kat kemiskinan diharapkan dapat ditekan sebesar 8,5,% hingga 9%.

Selain itu, pemerintah berharap dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2022
sebesar 5,5%, di mana setiap 1% dari pertumbuhan ekonomi itu dapat mempekerjakan hingga
500.000 orang.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad,
menilai motif seseorang untuk mengikuti program kartu prakerja lebih karena aspek
perlindungan so sial.

"Seharusnya dengan posisi transisi, kartu prakerja harus sudah keluar dari posisi bantuan sosial.
Jadi lebih fokus kepada bagaimana melatih orang untuk meningkatkan kapabilitas produktivitas
dan skill yang seharusnya mulai berubah karena situasi mulai pemulihan," ujarnya.

Tauhid menyebut, mereka yang ikut program Kartu Prakerja sebenarnya telah memiliki
pekerjaan, namun mungkin penghasilan dari pekerjaannya tidak terlalu cukup. Namun dirinya
menilai kartu prakerja tetap jauh lebih baik di bandingkan program lain, misalnya seperti Program
Keluarga Harapan (PKH).

487