Page 524 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 524

Situasi  pandemi  ini  melahirkan  efek  domino.  Selain  tingginya  angka  pengangguran,  selain
              gagalnya mereka yang seharusnya tinggal berangkat ke negara penempatan, selain tertundanya
              pro ses pendaftaran bagi mereka yang ingin bekerja ke luar negeri, melainkan juga maraknya
              kejahatan penempatan ile gal hingga hari ini masih terus terjadi. Pada 2018, Indonesia menan
              da - tangani technical agreement de ngan Arab Saudi melalui sistem pe nempatan satu kanal
              (SPSK).

              Solusi penempatan-penempatan sektor domestik yang selama ini melalui perorangan, beralih
              men  jadi  penempatan  melalui  badan  hu  kum  agar  perlindungannya  bisa  lebih  memberikan
              jaminan. Namun sayangnya SPSK hingga hari ini sudah ham pir tiga tahun, ini belum berjalan.

              Faktor apa yang membuat pengiriman PMI ilegal tetap terjadi?

              Ini adalah bisnis kotor yang dikendalikan oleh para sindikat. Sialnya, bisnis kotor ini dikendalikan
              segelintir  orang,  di  bekingi  oleh  pihak-pihak  yang  hari  ini  memiliki  atributif  kekuasaan.  Ada
              oknum TNI, oknum Polri, oknum dari Ke imigrasian, oknum dari Kedutaan Besar, oknum dari
              Kemnaker, dan saya yakin juga ada oknum-oknum di BP2MI ini.

              Beberapa agensi bahkan terang-terangan di media sosial melakukan perekrutan tenaga domestik
              ke Timur Tengah. Sejauh apa wewenang BP2MI untuk bisa me nin dak?

              Sayangnya, kita bukan penegak hukum. Kita bisa melakukan pencegahan tapi proses penegakan
              hukum ada di insti tusi lain.Ini persoalan bersama yang tidak bisa diselesaikan BP2MI. Karena
              jika kita tidak menjadikan kejahatan pe nempatan ilegal ini sebagai musuh bersama dan tidak
              dihadapi  secara  bersama-sama,  kerja  bersama,  maka  artinya  negara  bisa  dipastikan  kalah.
              Biadab jika ne gara yang punya otoritas malah kalah dari kelompok mafia.

              Provinsi mana yang paling banyak mengirim PMI ilegal?

              Ada lima kantong provinsi terbesar, dari penempatan resmi maupun ilegal: Jawa Barat, Jawa
              Timur,  Jawa  Tengah,  Lampung,  dan  Nusa  Tenggara  Barat.  Keenam  adalah  Nusa  Tenggara
              Timur. Provinsi-provinsi tersebut ada lah provinsi yang menyumbang pe nem patan terbesar. Di
              sisi lain, praktek pengiriman tenaga kerja undocumented itu terus terjadi di lima provinsi ini.

              Seperti apa strategi BP2MI melindungi PMI ke depannya?

              Saya  minta  ke  presiden  agar  kami  bisa  membentuk  sebuah  satgas.  Satgas  pemberantasan
              sindikat penempatan ilegal. Presiden merespon setuju dan minta sikat sampai tuntas.
              Saya lalu membentuk satgas. Genderang pe rang melawan sindikat penempatan ilegal ini sudah
              kita tabuh. Kerja-kerja sin dikat ini sangat terorganisir dan ini harus dihadapi dengan kekuatan
              yang terorganisasi.

              Saya ingin sebetulnya Satgas ini tidak dibentuk oleh BP2MI, tapi melalui keputusan presiden.

















                                                           523
   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528   529