Page 519 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021
P. 519
Judul Penerima Subsidi Upah Diperluas Hingga 1,7 Juta Pekerja
Nama Media Radar Banyumas
Newstrend Bantuan Subsidi Upah 2021
Halaman/URL Pg11
Jurnalis rom
Tanggal 2021-10-01 09:32:00
Ukuran 50x54mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 6.000.000
News Value Rp 18.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Alhamdulillah ini mengalami
progress yang signifikan, dari target 8.783.350 pekerja
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Program BSU tahun 2021,
sedianya akan dirampungkan dan tersalurkan seluruhnya kepada penerima yang memenuhi
syarat sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 hingga akhir Oktober 2021 mendatang
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan kabar baik bagi pekerja atau buruh
sektor formal yang terdampak Pandemi Covid- 19. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyebut, pemerintah akan
memperluas cakupan penerima Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara nasional di 34
Provinsi tersebar di 514 kota atau kabupaten.
Menurutnya, putusan kebijakan perluasan penerima BSU tersebut karena adanya sisa anggaran
dan setelah melakukan koordinasi dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan
Kementerian Keuangan untuk memperluas cakupan penerima Program BSU. Adapun Sisa
anggaran BSU tersebut sebesar Rp 1.791.477.000.000 dan akan menyasar 1.791.477 pekerja.
PENERIMA SUBSIDI UPAH DIPERLUAS HINGGA 1,7 JUTA PEKERJA
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan kabar baik bagi pekerja atau buruh
sektor formal yang terdampak Pandemi Covid- 19. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menyebut, pemerintah akan
memperluas cakupan penerima Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara nasional di 34
Provinsi tersebar di 514 kota atau kabupaten.
Menurutnya, putusan kebijakan perluasan penerima BSU tersebut karena adanya sisa anggaran
dan setelah melakukan koordinasi dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan
518