Page 516 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 OKTOBER 2021

Beragam bantuan pun digencarkan, termasuk kepada pelaku usa ha mikro dan ultramikro di
daerah ter dam pak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mas yarakat (PPKM). Salah satu
program pemulihan di ketenagakerjaan yakni program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

Program ini menyasar sekitar 100.000 pelaku usaha mikro dan ultramikro di daerah terdampak
PPKM Level 3 dan level 4. Harapannya, dengan bantuan TKM UMKM bisa bertahan di tengah
gempuran pandemi.

Program yang secara resmi digulirkan pada 3 Oktober 2020 itu diinisiasi guna melengkapi ban
tuan pemerintah lain seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Tenaga Kerja
(kemnaker) atau Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Nah, pada 2021, bantuan pemodalan itu disalurkan ke usaha kecil. Terbaru, di antaranya ke pe
dagang kaki lima di wilayah Jakarta Ba rat dan Jakarta pusat.

"Dampak PPKM Darurat di tandai dengan penurunan daya beli yang berlanjut dengan kehilangan
pendapatan, baik sektor swasta mau pun UMKM," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah
dalam sebuah ke terangan tertulis pada 27 Juli lalu.

Bantuan kepada kelompok usaha dan pedagang kaki lima juga diberikan di Mojokerto, Jawa
Timur, dan Surakarta, Jawa Tengah, pada Agustus 2021. Kabarnya, pelaksanaan program ini
akan disesuaikan dengan potensi daerah.

Tujuannya, seperti dikutip dari Per aturan Kementerian Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 14
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran
2021, ban tuan mandiri pemula sesuai dengan po tensi daerah bagi penganggur dan setengah
penganggur dalam rangka menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja.

Sebanyak 100.000 pelaku UMKM ditargetkan menjadi penerima bantuan TKM. Meski begitu,
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengimbau agar kepada pelaku usaha dan masyarakat
tetap tertib menerapkan protokol kesehatan.

Pasalnya, salah satu pilar utama pengendalian kasus Covid-19 adalah seberapa tertib masyarakat
menerapkan protokol ke se ha tan. Sehingga nanti ketika wilayah PPKM level 4 misalnya, bisa
turun menjadi level 3 dan terus turun sampai benar-benar hilang. Itu dimulai dari seberapa tertib
menerapkan protokol kesehatan.

Secara umum, ia melanjutkan, program ban tuan tenaga kerja mandiri ini bertujuan menciptakan
tenaga kerja mandiri pemula sesuai dengan potensi daerah bagi penganggur dan setengah
penganggur dalam rangka menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja masyarakat.

Syaratnya pun mudah. Hanya perlu menunjukkan kartu tanda penduduk (e-KTP), memiliki
proposal usaha yang mendapat pengesahan kelompok dari pemerintah desa/kelurahan, memiliki
kelompok yang beranggotakan 16 orang, baik yang berasal dari pencari kerja, keluarga pekerja
migran, penyandang disabilitas, keluarga anggota serikat pekerja, maupun korban pemutusan
hubungan kerja.

"Setiap anggota kelompok di harus kan mendaftar melalui akun bizhub.kemnaker.go.id,"
ungkapnya saat berbincang dengan GATRA.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pem binaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Suhartono menambahkan, penerapan PPKM
dengan level tertentu sangat berdampak pada pelaku UMKM, khususnya pedagang kaki lima.

515