Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020
P. 172

KEMNAKER TARGETKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI INTERNASIONAL

              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker),  Ida  Fauziyah,  mengingatkan  pentingnya  sertifikasi
              kompetensi kerja sebagai sarana meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, agar mampu
              bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.

              Bersama  Badan  Nasional  Sertifikasi  Profesi  (BNSP),  Kemnaker  menargetkan  sertifikasi
              kompetensi kerja yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) memperoleh pengakuan
              kompetensi secara internasional."Jadi saya ingatkan sekali lagi jangan main-main dengan proses
              sertifikasi karena hal ini akan menentukan daya saing tenaga kerja kita di pasar global. Apabila
              melihat data Perkembangan LSP terlisensi sampai tahun 2020, ada sebanyak 1.711 LSP baik LSP
              P3, LSP P2, dan LSP P1," ujar Menaker Ida dalam keterangan pers, Selasa (17/11).

              Menaker  Ida  menekankan  pentingnya  Sertifikasi  Kompetensi  Kerja  ini  saat  memberikan
              sambutan sekaligus pengarahan pada acara Rapat Kordinasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
              bertema "Sertifikasi Sebagai Jaminan Mutu Tenaga Kerja Kompeten" di Jakarta, Selasa.
              Menaker  Ida  menjelaskan,  BNSP  memiliki  peran  sangat  penting  dalam  proses  pengakuan
              kompetensi  tenaga  kerja  yang  menjadi  elemen  penting  dalam  penyiapan  tenaga  kerja  yang
              kompeten secara nasional. "BNSP dan stakeholders harus mampu dengan cepat merespon setiap
              perkembangan pada dunia industri," ujarnya.
              Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional
              Sertifikasi Profesi, BNSP memiliki tugas utama melaksanakan sistem sertifikasi kompetensi kerja.
              Kondisi sertifikasi yang sudah berjalan di Indonesia saat ini, dinilai Menaker Ida masih memiliki
              banyak tantangan bagi anggota BNSP dan LSP. "Harus terus dilakukan perbaikan, harmonisasi,
              pengembangan sistem sertifikasi, dan pengakuan kompetensi sebagai target kinerja untuk ke
              depannya.  Terutama  untuk  pengakuan  kompetensi  yang  bersifat  internasional  yang  harus
              menjadi target kita bersama," ujarnya.

              Menaker  Ida  menambahkan,  menyelenggarakan  proses  sertifikasi  kompetensi  merupakan
              pekerjaan besar dan bukan hal yang remeh. Ia menilai, LSP merupakan ujung tombak dalam
              menjalankan sertifikasi kompetensi tenaga kerja. "Untuk itu, integritas yang tinggi LSP berlisensi
              yang diberikan oleh pemerintah melalui BNSP harus tetap dijaga dan pernyataan kompeten yang
              diberikan ke tenaga kerja menjadi tanggung jawab besar oleh LSP dan BNSP, " ujar Menaker Ida
              juga  mengatakan,  Rakor  LSP  bertujuan  untuk  mengindentifikasi  hambatan,  peluang,  dan
              tantangan  LSP  dalam  pelaksanaan  sertifikasi  kompetensi  kerja  dan  mendorong  pelaksanaan
              sertifikasi di Kementerian/Lembaga agar dapat masuk ke dalam rencana strategis.

              Ketua BNSP, Kunjung Masehat, dalam sambutannya mengatakan, sistem sertifikasi kompetensi
              dapat  digunakan  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan  daya  saing  tenaga  kerja  Indonesia.
              Sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, sekaligus dapat
              digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan penghargaan industri pada tenaga kerja dengan
              kualifikasi kompetensi tertentu.

              Sistem  sertifikasi  kompetensi  ini  juga  dapat  digunakan  sebagai  acuan  dalam  kebijaksanaan
              pengembangan kompetensi tenaga kerja. Sistem sertifikasi ini juga sebagai pertimbangan dalam
              penyusunan rencana strategis pengembangan industri di Indonesia. "Sehingga diharapkan dapat
              memperkecil atau menghilangkan jarak (gap) dan ketidak sesuaian (mismatch) antara tenaga
              kerja dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA)," katanya.







                                                           171
   167   168   169   170   171   172   173