Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020
P. 172
KEMNAKER TARGETKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI INTERNASIONAL
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengingatkan pentingnya sertifikasi
kompetensi kerja sebagai sarana meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, agar mampu
bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.
Bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kemnaker menargetkan sertifikasi
kompetensi kerja yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) memperoleh pengakuan
kompetensi secara internasional."Jadi saya ingatkan sekali lagi jangan main-main dengan proses
sertifikasi karena hal ini akan menentukan daya saing tenaga kerja kita di pasar global. Apabila
melihat data Perkembangan LSP terlisensi sampai tahun 2020, ada sebanyak 1.711 LSP baik LSP
P3, LSP P2, dan LSP P1," ujar Menaker Ida dalam keterangan pers, Selasa (17/11).
Menaker Ida menekankan pentingnya Sertifikasi Kompetensi Kerja ini saat memberikan
sambutan sekaligus pengarahan pada acara Rapat Kordinasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
bertema "Sertifikasi Sebagai Jaminan Mutu Tenaga Kerja Kompeten" di Jakarta, Selasa.
Menaker Ida menjelaskan, BNSP memiliki peran sangat penting dalam proses pengakuan
kompetensi tenaga kerja yang menjadi elemen penting dalam penyiapan tenaga kerja yang
kompeten secara nasional. "BNSP dan stakeholders harus mampu dengan cepat merespon setiap
perkembangan pada dunia industri," ujarnya.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional
Sertifikasi Profesi, BNSP memiliki tugas utama melaksanakan sistem sertifikasi kompetensi kerja.
Kondisi sertifikasi yang sudah berjalan di Indonesia saat ini, dinilai Menaker Ida masih memiliki
banyak tantangan bagi anggota BNSP dan LSP. "Harus terus dilakukan perbaikan, harmonisasi,
pengembangan sistem sertifikasi, dan pengakuan kompetensi sebagai target kinerja untuk ke
depannya. Terutama untuk pengakuan kompetensi yang bersifat internasional yang harus
menjadi target kita bersama," ujarnya.
Menaker Ida menambahkan, menyelenggarakan proses sertifikasi kompetensi merupakan
pekerjaan besar dan bukan hal yang remeh. Ia menilai, LSP merupakan ujung tombak dalam
menjalankan sertifikasi kompetensi tenaga kerja. "Untuk itu, integritas yang tinggi LSP berlisensi
yang diberikan oleh pemerintah melalui BNSP harus tetap dijaga dan pernyataan kompeten yang
diberikan ke tenaga kerja menjadi tanggung jawab besar oleh LSP dan BNSP, " ujar Menaker Ida
juga mengatakan, Rakor LSP bertujuan untuk mengindentifikasi hambatan, peluang, dan
tantangan LSP dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dan mendorong pelaksanaan
sertifikasi di Kementerian/Lembaga agar dapat masuk ke dalam rencana strategis.
Ketua BNSP, Kunjung Masehat, dalam sambutannya mengatakan, sistem sertifikasi kompetensi
dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.
Sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, sekaligus dapat
digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan penghargaan industri pada tenaga kerja dengan
kualifikasi kompetensi tertentu.
Sistem sertifikasi kompetensi ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam kebijaksanaan
pengembangan kompetensi tenaga kerja. Sistem sertifikasi ini juga sebagai pertimbangan dalam
penyusunan rencana strategis pengembangan industri di Indonesia. "Sehingga diharapkan dapat
memperkecil atau menghilangkan jarak (gap) dan ketidak sesuaian (mismatch) antara tenaga
kerja dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA)," katanya.
171