Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020
P. 3
Judul Hukuman Pelanggaran yang Ringan
Nama Media Kontan Tabloid
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg14&15
Jurnalis *
Tanggal 2020-11-19 07:23:00
Ukuran 501x658mmk
Warna Warna
AD Value Rp 170.340.000
News Value Rp 851.700.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Siti Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Kalau sekarang
dikenakan sanksi administratif, jadi bukan pidana. Undang-Undang ini jelas menunjukkan
keberpihakannya kepada masyarakat, yaitu mengedepankan restorative justice, bukan langsung
main pidana
negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena ketentuan sanksi pidana semuanya
dikembalikan sesuai ketentuan UU No. 13 tahun 2003
negative - Romli Atmasasmita (Pakar hukum Universitas Padjadjaran) Sanksi hukum pun lebih
banyak kepada pengusaha, bukan pekerja atau masyarakat
Ringkasan
Dengan tujuan utama pada pencegahan, pemerintah mengutamakan sanksi administratif pada
pelanggar ketentuan UU Cipta Kerja. Namun demikian, ancaman sanksi pidana tetap ada.
Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law juga mengatur tentang adanya sanksi bagi pihak-
pihak yang melanggar aturan tersebut. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 ini menitikberatkan
pada pengenaan sanksi administratif (ultimum remedium).
Mengenai ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah membantah anggapan bahwa
sanksi pidana dihapuskan. "Karena ketentuan sanksi pidana semuanya dikembalikan sesuai
ketentuan UU No. 13 tahun 2003," paparnya.
HUKUMAN PELANGGARAN YANG RINGAN
Bagi beberapa pelanggaran, hukum pidana adalah jalan terakhir
Dengan tujuan utama pada pencegahan, pemerintah mengutamakan sanksi administratif pada
pelanggar ketentuan UU Cipta Kerja. Namun demikian, ancaman sanksi pidana tetap ada.
2
