Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020
P. 32
Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, penetapan itu telah dituangkan dalam Surat
Keputusan Gubernur Nomor 340/KEP 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota
2021.
"Setelah dapat rekomendasi dan rapat bersama, UMK diputuskan dalam surat keputusan
gubernur.
Karena itu, mohon semua pihak bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya," kata Aji setelah
menghadiri rapat pembahasan UMK bersama pimpinan daerah DIJ di Kompleks Ke-patihan
kemarin (18/11).
Dia menyatakan, sejauh ini belum ada perusahaan yang mengajukan penangguhan karena
tidakmampu mengupah karyawannya sesuai dengan UMP (upah minimum provinsi) maupun
UMK tersebut.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Aria Nugrahadi
menambahkan, UMK ditetapkan gubernur berdasar rekomendasi bupati dan wali kota.
"Secara umum, penetapan oleh bapak gubernur sudah sesuai dengan rekomendasi bupati/wali
kota.
Tentu saja, bapak bupati/wali kota meneruskan rekomendasi dan saran dari dewan pengupahan
kabupaten/kota yang memiliki pertimbangan sendiri," terangnya.
Selain itu, kata dia, penetapan UMK sudah berdasar kesepakatan dewan pengupahan,
pengusaha, dan serikat pekerja melalui pembahasan secara tripartit. "Unsur tripartit itu adalah
pemerintah, pekerja, dan pengusaha," ujarnya.
Sekda Gunungkidul Drajat Ruswandono menyampaikan, UMK di wilayahnya naik paling tinggi
melampaui UMP.
"Memang, di Gunungkidul, syaratnya harus lebih tinggi daripada upah provinsi. Di Gunungkidul
naik 3,81 persen atau sekitar Rp 65 ribu," ungkapnya.
(tor/dri)
Caption:
SEPAKAT: Konferensi pers penetapan UMK 2021 di Kompleks Kepatihan kemarin (18/11).
31
