Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020
P. 28
Judul Gubernur Banten Didesak Naikkan UMK
Nama Media Pos Kota
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg5
Jurnalis BI
Tanggal 2020-11-19 05:37:00
Ukuran 138x142mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 20.700.000
News Value Rp 103.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Afrizal (perwakilan buruh) Dulu pemerintah menilai PP 78 itu sudah bagus. Tapi
sekarang kita lihat pemerintah sudah keluar dari aturan (PP 78) dan menjadikan surat edaran
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) sebagai acuan penentuan UMK 2021
negative - Afrizal (perwakilan buruh) Ini kan lucu Pemprov Banten nggak paham aturan yang
ada. Surat edaran itu bukanlah produk hukum
negative - Afrizal (perwakilan buruh) Kita menuntut apa yang kita minta (kenaikan UMK). Kita
nggak minta yang lain. Karena upah ini urat nadi kita. Kalau (kenaikan) upah saja ngga diberi,
selamanya buruh akan ditindas. Dan kalau gubernur ngga mau nemuin, kita akan menginap di
sini sampai gubernur mau
neutral - Afrizal (perwakilan buruh) Kita akan bawa massa yang jauh lebih besar
Ringkasan
Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) mendesak Gubernur
Banten, Wahidin Halim, menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 sebesar 3
persen.
Massa mengancam menginap di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug,
Kota Serang, jika permintaan mereka tak dituruti.
GUBERNUR BANTEN DIDESAK NAIKKAN UMK
Buruh Ancam Nginap di KP3B
Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) mendesak Gubernur
Banten, Wahidin Halim, menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 sebesar 3
persen.
27
