Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020

Massa mengancam menginap di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug,
Kota Serang, jika permintaan mereka tak dituruti.
Berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan massa buruh memulai aksi sekira pukul 14.00 WIB.
Satu persatu perwakilan buruh juga memberikan orasinya.

Bahkan sejumlah perwakilan buruh sempat diminta untuk audiensi. Namun, sebelum audiensi
dimulai perwakilan buruh kembali ke barisan lantaran Gubernur Banten tidak ada di ruangan.

BERPIKIR LOGIS
Salah seorang perwakilan buruh, Afrizal mengatakan, dalam menentukan UMK 2021 pemerintah
harus berpikir logis. Salah satunya dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) 78
tentang Pengupahan.

"Dulu pemerintah menilai PP 78 itu sudah bagus. Tapi sekarang kita lihat pemerintah sudah
keluar dari aturan (PP 78) dan menjadikan surat edaran Menteri Tenaga Kerja (Menaker) sebagai
acuan penentuan UMK 2021," kata Afrizal, saat unjukrasa di depan Gerbang Puspem-prov, Kota
Serang, Rabu (18/11).

URAT NADI

Dirinya menilai surat edaran Menaker bukanlah sebuah produk hukum. "Ini kan lucu Pemprov
Banten nggak paham aturan yang ada. Surat edaran itu bukanlah produk hukum," katanya.

Jika Gubernur Banten tidak menerima massa buruh, pihaknya mengancam akan menginap di
KP3B. "Kita menuntut apa yang kita minta (kenaikan UMK). Kita nggak minta yang lain. Karena
upah ini urat nadi kita. Kalau (kenaikan) upah saja ngga diberi, selamanya buruh akan ditindas.
Dan kalau gubernur ngga mau nemuin, kita akan menginap di sini sampai gubernur mau,"
ujarnya.

Jika tuntutan kenaikan UMK 2021 tidak dituruti, pihaknya akan membawa massa yang lebih
besar. "Kita akan bawa massa yang jauh lebih besar," tegasnya.

(bi)

caption:

Buruh ABS saat demo tuntut kenaikan UMK di Kawasan KP3B Kota Serang

28