Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020
P. 41
Ajay mengakui keputusan tersebut ditempuh setelah diskusi cukup alot. Sidang pleno yang
dilakukan Dewan Pengupahan Kota Cimahi pada Selasa (17/11/2020) tidak menemukan
kesepakatan alias deadlock.
Kalangan buruh menuntut keputusan UMK Cimahi tahun 2021 tidak mengikuti Surat Edaran (SE)
Kementeri-an Tenaga Kerja dan SE Gubernur Jawa Barat yang memutuskan upah tahun depan
tidak mengalami kenaikan di tengah pandemi Covid-19. Buruh meminta upah tahun 2021 naik
3,27 persen dibandingkan tahun 2020.
Dari kalangan pengusaha, menginginkan besaran upah tetap sama dengan tahun ini yakni Rp
3.139.274,74. Hal itu mengacu kepada SE dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan.
Hasil pleno tersebut akhirnya disampaikan kepada Wali Kota Cimahi untuk dibuat keputusan
akhir usulan upah tahun 2021.
Ajay menjelaskan, pertimbangan usulan kenaikan upah tahun 2021 berdasarkan laju inflasi dan
laju pertumbuhan ekonomi. Ajay meminta semua pihak khususnya pengusaha dan pekerja
menghargai keputusan yang sudah dibuat.
"Buruh awalnya minta naik UMK 8 persen. Melihat kondisi seperti ini terutama pandemi Covid-
19, harus dimengerti satu sama lain karena perekonomian cukup berat. Semoga semua pihak
bisa menerima," tuturnya. (Ririn Nur Febriani)***
40