Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 NOVEMBER 2020
P. 57

Rudolf, anggota depeko dari unsur pekerja, menerangkan bahwa Apindo tetap berpegang pada
              surat edaran menteri ketenagakerjaan, yakni UMK Kota Bekasi 2021 tidak naik.
              "Apindo tidak ikut voting. Dalam rapat tadi malam, Apindo tidak walkout, tetap di dalam, tapi
              tidak ikut voting. Jadi, angka voting hanya dari disnaker dan serikat pekerja," katanya kepada
              wartawan pada Rabu (18/11).

              Angka UMK dari serikat pekerja naik 5,02 persen atau Rp 4,82 juta dan angka dari disnaker naik
              4,21 persen atau Rp 4,78 juta. Didapati enam suara untuk pilihan pertama (5,02 persen) dan 13
              suara untuk pilihan kedua (4,82 persen).

              "Kalau dilihat, kenaikan sebesar 4,82 persen itu jauh dari harapan kami. Yang jelas, itu sebagai
              bukti nyata bahwa kami sudah berupaya. Apalagi bisa kondusif mencapai kesepakatan tersebut,"
              jelasnya.

              Sebenarnya, pihaknya menargetkan kenaikan UMK sebesar 8,51 persen sesuai dengan PP nomor
              78. Namun, karena ada pandemi Covid-19, pihaknya memaklumi. Kondisi berbagai usaha saat
              ini sedang sulit.

              'Yang terpenting bagi kami, ketika ada kenaikan, otomatis pertumbuhan ekonomi dan inflasi
              mengikuti.  Jadi,  itu  yang  kami  sampaikan  kepada  pemerintah  dan  teman-teman  Apindo,'
              terangnya

              Sementara  itu,  Ketua  Apindo  Kota  Bekasi  Purnomo  Narmiadi  menyatakan,  Apindo  tidak  ikut
              voting karena tidak menginginkan kenaikan UMK. Sebab, saat ini masa pandemi Covid-19.

              'Atas pertimbangan itu, sebaiknya tidak ikut memutuskan. Pengusaha mengharapkan realisasi
              surat edaran Menaker," ungkapnya.

              Hasil voting itu, menurut dia, belum menjadi ketetapan. Hal tersebut baru hasil rapat depeko
              yang akan diserahkan kepada wali kota. Jika disetujui, angka itu diteruskan kepada gubernur
              melalui dewan pengupahan provinsi.

              "Jadi, ini seperti buah simalakama bagi wali kota. Kalau wali kota tidak meneruskan ke gubernur,
              pasti  serikat  pekerja  marah,  demo  terus-terusan.  Jadi,  wali  kota  harus  memberikan  win-win
              solution" ujarnya.

              Sementara  itu,  Wali  Kota  Bekasi  Rahmat  Effendi  mengatakan  belum  menerima  kesepakatan
              depeko tersebut, (gih/col/ydh)

              Caption :

              BELUM FINAL: Dewan pengupahan kota (depeko) mengadakan voting soal angka UMK Kota
              Bekasi.



















                                                           56
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62