Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 116
Andri Yansyah menjelaskan, untuk menentukan perusahaan mana yang naik atau tidak naik
didasarkan oleh ukuran perusahan itu sendiri. Untuk itu, syarat dari perusahan yang
mengusulkan pemberlakukan UMP naik atau tidak, perusahaan tersebut harus melampirkan
laporan keuangan.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja bersama Dewan Pengupahan hanya akan
memberikan penilaian yang dilihat dari laporan keuangan perusahan.
(Diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP 2021.
Langkah itu ditempuh dengan mempertimbangkan masa pandemi virus Corona (Covid-19) yang
berdampak terhadap sektor ekonomi seluruh dunia, termasuk mayoritas usaha di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP 2021 sebesar Rp4.416.186,548. Sementara,
bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, dapat menggunakan besaran nilai yang sama
dengan UMP 2020 dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
(thm).
115