Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 116

Andri Yansyah menjelaskan, untuk menentukan perusahaan mana yang naik atau tidak naik
              didasarkan  oleh  ukuran  perusahan  itu  sendiri.  Untuk  itu,  syarat  dari  perusahan  yang
              mengusulkan  pemberlakukan  UMP  naik  atau  tidak,  perusahaan  tersebut  harus  melampirkan
              laporan keuangan.

              Pemprov  DKI  Jakarta  melalui  Dinas  Tenaga  Kerja  bersama  Dewan  Pengupahan  hanya  akan
              memberikan penilaian yang dilihat dari laporan keuangan perusahan.

              (Diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP 2021.
              Langkah itu ditempuh dengan mempertimbangkan masa pandemi virus Corona (Covid-19) yang
              berdampak terhadap sektor ekonomi seluruh dunia, termasuk mayoritas usaha di Jakarta.

              Pemprov  DKI  Jakarta  menetapkan  besaran  UMP  2021  sebesar  Rp4.416.186,548.  Sementara,
              bagi  perusahaan  yang  terdampak  Covid-19,  dapat  menggunakan  besaran  nilai  yang  sama
              dengan UMP 2020 dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
              dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
              (thm).

























































                                                           115
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121