Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 156
Tidak hanya itu, UU ini juga tetap mempertimbangkan hak pekerja termasuk merujuk ke UU
Ketenagakerjaan yang ada.
"Tentu saja, dalam hal yang tidak termaktub dalam UU ini, bukan berarti mengabaikan hak-hak
pekerja dan tanggung jawab pemberi kerja," kata pengamat ekonomi tersebut.
Pada prinsipnya, kebebasan ekonomi tetap didasarkan pada kesepakatan para pihak dan bukan
pemaksaan, apalagi kekerasan. Disinilah seharusnya peran pemerintah ditegaskan dan negara
hadir, lewat penegakan hukum.
Permasalahan terhadap pertumbuhan dan kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan berusaha,
tidak lepas dari permasalahan regulasi yang gemuk dan tumpang tindih, serta terbukti rentan
akan korupsi dan biaya usaha yang tinggi.
"UU Cipta Kerja ditujukan untuk mendorong efisiensi regulasi, termasuk untuk meningkatkan
investasi," kata Adinda.
UU ini juga berpotensi untuk membantu sektor industri manufaktur di Indonesia, mengingat
sektor ini saja bisa membutuhkan perizinan konstruksi sampai 200 hari. Belum lagi biaya
transaksi lainnya yang harus dihadapi di daerah.
"Dengan adanya efisiensi regulasi dan kemudahan berusaha, yang tentunya harus diikuti
komitmen dan penegakan hukum yang jelas, akan memberikan kepastian hukum kepada para
pengusaha maupun investor untuk membangun lebih banyak industri manufaktur di Indonesia
dan sektor lainnya," ujar pengamat tersebut.
155
