Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 166
UU CIPTAKER BERPOTENSI MEMUDAHKAN PASAR TENAGA KERJA YANG FLEKSIBEL
DI INDONESIA
, JAKARTA - Undang-Undang (UU) Cipta Kerja diyakini berpotensi positif untuk mendorong
kebebasan perkembangan ekonomi di Indonesia.
Termasuk kemudahan berusaha dan peningkatan investasi yang implikasinya bisa menyerap
lebih banyak tenaga kerja dengan terbukanya lapangan kerja.
"Kesempatan kerja akan terbuka lebih luas jika kebebasan berusaha juga dipermudah. Ini yang
dicoba didorong UU Cipta Kerja ini," ujar Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for
Public Policy Research (TII) Adinda Tenriangke Muchtar.
Menurutnya, UU ini mencoba menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel di Indonesia.
Regulasi yang kaku, gemuk, dan rentan korupsi jelas akan menghambat kesempatan orang
untuk bekerja.
Tidak hanya itu, UU ini juga tetap mempertimbangkan hak pekerja termasuk merujuk ke UU
Ketenagakerjaan yang ada.
"Tentu saja, dalam hal yang tidak termaktub dalam UU ini, bukan berarti mengabaikan hak-hak
pekerja dan tanggung jawab pemberi kerja," terangnya.
Pada prinsipnya, kebebasan ekonomi tetap didasarkan pada kesepakatan para pihak dan bukan
pemaksaan, apalagi kekerasan. Di sinilah seharusnya peran pemerintah ditegaskan dan negara
hadir, lewat penegakan hukum.
Permasalahan terhadap pertumbuhan dan kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan berusaha,
tidak lepas dari permasalahan regulasi yang gemuk dan tumpang tindih, serta terbukti rentan
akan korupsi dan biaya usaha yang tinggi.
"UU Cipta Kerja ditujukan untuk mendorong efisiensi regulasi, termasuk untuk meningkatkan
investasi," sambungnya.
UU ini juga berpotensi untuk membantu sektor industri manufaktur di Indonesia, mengingat
sektor ini saja bisa membutuhkan perizinan konstruksi sampai 200 hari. Belum lagi biaya
transaksi lainnya yang harus dihadapi di daerah.
"Dengan adanya efisiensi regulasi dan kemudahan berusaha, yang tentunya harus diikuti
komitmen dan penegakan hukum yang jelas, akan memberikan kepastian hukum kepada para
pengusaha maupun investor untuk membangun lebih banyak industri manufaktur di Indonesia
dan sektor lainnya," tambahnya.
Melalui UU Omnibus Law, lanjut dia, Indonesia akan memberikan kebebasan ekonomi yang lebih
luas kepada beragam pihak untuk ikut berkontribusi meningkat kesejahteraan dan mendukung
pembangunan ekonomi di Indonesia.
UU ini juga menjadi salah satu upaya untuk melawan korupsi dan menekan biaya transaksi dalam
berusaha di beragam lini yang menghambat kebebasan berusaha maupun investasi, serta
pembangunan di Indonesia.
Dengan demikian, UU ini mau tidak mau akan memaksa reformasi kebijakan, baik dalam hal
peraturan, tata kelola, proses kebijakan, maupun peran dan relasi pemerintah dan para
pemangku kepentingan terkait untuk bertindak berdasarkan prinsip pasar yang terbuka dan good
governance.
165
