Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 169
MENTERI SOFYAN DJALIL LURUSKAN ISU UU CIPTA KERJA DI HADAPAN
AKADEMISI MUHAMMADIYAH
BANDUNG - Menteri Sofyan Djalil Luruskan Isu UU Cipta Kerja di Hadapan Akademisi
Muhammadiyah Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Sofyan A. Djalil turun langsung meluruskan informasi-informasi yang beredar di masyarakat
terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan yang juga dikenal dengan Omnibus Law UU Ciptaker atau UUCK itu sampai saat ini
masih menjadi pembahasan di publik.
Salah satu upaya Sofyan A. Djalil dilakukan saat menjadi narasumber "Diskusi Terbuka: Quo
Vadis UU Cipta Kerja?" di Universitas Muhammadiyah, Bandung, Jawa Barat, Jumat, (13/11).
Dalam diskusi yang diikuti para akademisi dari Universitas Muhammadiyah seluruh Indonesia
secara luring (offline) maupun daring (online) ini, Sofyan A. Djalil menyampaikan bahwa
penolakan-penolakan terhadap UU itu karena adanya misinformasi.
"Salah paham tadi menyebabkan reaksi-reaksi dari masyarakat," tegas Sofyan.
Dalam kesempatan itu Sofyan juga merespons pernyataan yang menyebut UU Cipta Kerja
disusun tergesa-gesa di masa pandemi Covid-19.
Sofyan lantas menjelaskan bahwa UU ini mulai disusun pemerintah sejak akhir 2019 lalu dan
telah sesuai dengan kaidah penyusunan perundang-undangan.
Menurut Sofyan, pembahasan di DPR RI sudah melibatkan organisasi profesi, masyarakat,
akademisi, telah disiarkan pula melalui TV Parlemen, dan media massa-media massa lainnya.
"Undang-undang ini disusun dengan normal. Pada saat pandemi Covid-19 ini perhatian publik
tersita pada masalah kesehatan sehingga informasi pembahasan (UU) Cipta Kerja ini luput dari
perhatian," ungkap Sofyan.
Menurut Sofyan, pemerintah menyusun UU ini dengan sistem omnibus law dan dalam waktu
cepat karena memang dibutuhkan, untuk membereskan ranjau-ranjau pada UU sktoral yang
saling bertentangan dan membuat tidak dapat bergerak.
Sofyan menjelaskan sulit dan berbelitnya izin yang menghambat investasi, dengan mengambil
contoh pengurusan izin pembuatan tambak di suatu wilayah.
Dia mengatakan alur perizinan pertama adalah harus ada rekomendasi camat.
Selanjutnya, harus ada persetujuan dari warga.
Kemudian, harus ada berita acara ekspose warga.
Lalu, harus ada rekomendasi dari kepala desa.
168
