Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020

"Saya menyaksikan sendiri teman-teman pekerja yang mendapatkan subsidi gaji atau upah,
mereka merasakan kehadiran negara dalam kondisi mereka mengalami pengurangan upah,"
kata Ida lagi.

Ida menjelaskan, penyaluran subsidi gaji termin kedua ini berbeda. Pasalnya, pada termin kedua
ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendapat rekomendasi dari Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dilakukan evaluasi data oleh DJP Kemenkeu.

"Harus atas rekomendasi dari KPK, kami harus memadankan data penerima program ini dengan
wajib pajak.Karena di peraturan menteri itu mereka yang dilaporkan upahnya di bawah Rp 5
juta. Nah, kalau upahnya di atas itu dan wajib pajak berarti mereka tidak berhak menerima,"
ujar dia.

Dirinya menjelaskan bahwa saat ini data penerima subsidi gaji Rp 600.000 termin pertama dalam
tahap evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak
(DJP). Lebih lanjut kata Ida, evaluasi data ini dilakukan atas usulan dari KPK agar penerima
subsidi gaji sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.

"Bagaimana dengan pencairan tahap kedua?"

"Setelah kami mencairkan tahap pertama atas rekomendasi KPK kami perlu memadankan data
penerima dengan data wajib pajak di Kementerian Keuangan," ujar dia.

"Sekarang dalam proses pemadanan data. Untuk memastikan bahwa penerima program subsidi
upah itu sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, harus upah yang di bawah Rp 5
juta," sambung Ida.

Dia menargetkan evaluasi data penerima program BLT subsidi gaji gelombang 2 yang dilakukan
oleh DJP Kemenkeu akan dituntaskan dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan hari ini atau besok (padanan data) sudah bisa selesai. Begitu data itu selesai
dikonfirmasi langsung kami salurkan," ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Diwacanakan berlanjut tahun depan Sebelumnya, Ida belum bisa memastikan bantuan subsidi
gaji dari pemerintah akan berlanjut hingga tahun 2021. Meski sebelumnya, dirinya sempat
menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial sebagai upaya meningkatkan
daya beli konsumsi bagi pekerja atau buruh.
Ida mengatakan, saat ini pemerintah masih menghitung kemampuan Kas Negara apakah mampu
atau tidaknya melanjutkan bantuan subsidi gaji tersebut.

"Kemarin ketemu dengan Pak Menko (Perekonomian) akan menghitung kemampuannya untuk
terus bisa mensubsidi di tahun 2021," ujar Ida.

Lebih lanjut kata Ida, selain menghitung keuangan negara, pemerintah juga melihat kondisi
perekonomian nasional tahun depan. Tentu akan kami beritahukan kemudian. Tapi, pemerintah
memperhatikan akan memperhatikan kondisi perekonomian nasional kita," kata dia.

Pencairan BLT bantuan subsidi upah dilakukan via bank BUMN yang tergabung dalam Himbara.
Bagi penerima dengan rekening bank swasta, BLT BPJS Ketenagakerjaan (bantuan BPJS) akan
disalurkan ke rekening pekerja dari 4 bank milik pemerintah.

"Sesuai juknis Kemnaker memiliki waktu maksimal 4 hari untuk check list. Kemnaker juga sudah
serahkan data calon penerima tahap keempat ke KPPN untuk dilakukan pembayaran lewat bank
penyalur bank BUMN, bank akan salurkan ke rekening masing-masing penerima, baik sesama
bank Himbara maupun bank swasta lainnya," terang Ida.
172