Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 201

Dalam pertemuan itu dibahas berbagai isu-isu ketenagakerjaan serta upaya memperkuat kerja
              sama dalam penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing.
              "Kami  datang  ke  NTT  ini  untuk  membahas  isu-isu  ketenagakerjaan,"  Menaker  Ida  dalam
              keterangannya, Jumat (13/11/2020).

              "Kita  sepakat  akan  menyiapkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  NTT,  dengan  peningkatan
              kompetensi  yang  akan  dilakukan  kerjasama  antara  Provinsi  NTT  dan  Pemerintah  Pusat,"
              lanjutnya.

              Menaker Ida juga menambahkan, dalam waktu dekat Gubernur NTT juga akan menyerahkan
              BLK yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk diserahkan kepada
              Pemerintah Pusat.

              "Dengan komitmen Gubernur NTT, kita akan menyiapkan SDM melalui peningkatan kompetensi
              dan  menjadi  tanggungjawab  bersama  antara  pemerintah  pusat  dan  Pemprov  NTT,"  kata
              Menaker Ida.

              Dalam  kesempatan  ini  Menaker  Ida  juga  mengunjungi  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)
              Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi NTT.

              Menurut Ida, NTT ini termasuk provinsi yang banyak menempatkan tenaga kerja ke luar negeri.

              Tidak sedikit dari mereka yang bekerja di luar negeri itu tidak melalui prosedur yang resmi.

              Oleh  karena  itu,  Ida  mengatakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah  bagaimana
              mempermudah masyarakat yang ingin bekerja di  luar negeri melalui penguatan yang ada di
              LTSA sehingga masyarakat mudah untuk mengaksesnya.

              Ida berujar pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-undang No. 18 tahun 2017 yang isinya
              memberikan pelindungan yang maksimal mulai dari hulu sampai hilir.

              "Peran pemerintah desa sangat kuat sebagai garda terdepan, desa harus bisa menjadi pusat
              informasi pelayanan penempatan tenaga kerja di luar negeri," kata Ida.



































                                                           200
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206