Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020

KEBUT PENYUSUNAN ATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA, PEMERINTAH SIAPKAN
SOSIALISASI
Pemerintah mengebut proses penyusunan berbagai aturan turunan omnibus law. Aturan turunan
berupa Peraturan Presiden (Perpres) sebanyak 4 buah dan Peraturan Pemerintah (PP) sebanyak
40 itu, ditargetkan rampung selambatnya pada Jumat (20/11).

Sekretaris, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan saat ini sudah ada 24 Rancangan PP (RPP) yang
telah diselesaikan pembahasannya dengan semua kementerian dan lembaga (K/L) terkait.
Sementara pengerjaan jumlah RPP sisanya akan terus dikebut dengan melakukan pembahasan
intensif bersama semua K/L pada pekan ini.

"Selain 24 RPP itu, sisanya berarti ada 16 RPP, sebenarnya sudah ada draft awal RPP nya, namun
sedang dalam tahap sinkronisasi anta K/L. Kemenko Perekonomian terus mengkoordinasikan
bersama K/L yang menjadi penanggung jawab RPP atau RPerpres tersebut," katanya melalui
keterangan resmi, Minggu (15/11).
Dia menambahkan, semua aturan turunan berupa RPP dan RPerpres yang sudah rampung
dibahas dengan K/L terkait, sudah langsung di-upload di portal resmi UU Cipta Kerja, yakni
https://uu-ciptakerja.go.id. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat dapat segera mengakses
dan men-download draft RPP, sehingga dapat segera memberikan masukan dan usulan atas
substansi RPP tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Pemerintah mengundang dan membuka ruang partisipasi
publik yang seluas-luasnya dalam penyusunan dan perumusan RPP dan RPerpres turunan UU
Cipta Kerja. Yakni dengan menyediakan akses secara fisik di Posko Cipta Kerja di Gedung Pos
Besar Lantai 6, Jl. Lap. Banteng Utara No.1 Jakpus). Selain itu, masyarakat juga dapat
memberikan masukan secara daring melalui portal resmi UU Cipta Kerja.

Pemerintah berharap dengan penyediaan akses yang mudah kepada masyarakat, akan
mendorong masyarakat sosialisasi dan komunikasi publik yang maksimal.

Selain itu, Susiwijono juga menegaskan perlunya masyarakat untuk lebih aktif memberikan
masukan, karena justru di aturan tingkat PP dan Perpres inilah yang nanti akan mengatur lebih
lanjut berbagai norma aturan yang sudah ditetapkan di dalam UU Cipta Kerja. "Dalam aturan-
aturan turunan inilah, yang justru menguraikan lebih detail dan lebih lengkap, untuk menjadi
dasar dalam pelaksanaan operasional seluruh ketentuan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja,"
imbuh Sekretaris itu.

Dengan sudah selesainya sebagian besar RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja tersebut,
Pemerintah juga akan segera melakukan sosialisasi dan konsultasi publik, dengan menyiapkan
acara di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Program sosialisasi dan konsultasi publik ini akan menggandeng seluruh K/L yang menjadi
penanggung jawab teknis dari semua sektor di UU Cipta Kerja, serta seluruh stakeholder.
Termasuk Pemerintah Daerah, semua Asosiasi Usaha, Serikat Pekerja, para Ahli dan Praktisi
terkait, seluruh media dan para Akademisi di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, serta semua
komponen masyarakat.

"Pemerintah menyiapkan program sosialisasi dan konsultasi publik atas semua RPP dan RPerpres
turunan, guna memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap kepada masyarakat, supaya
masyarakat yang akan memberikan masukan sudah memahami terlebih dahulu substansinya,
sehingga masukan yang diberikan bisa lebih fokus dan substantif" tutup Susiwijono.

84