Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 81
Menurutnya, aturan turunan yang belum rampung sudah memiliki draf awal RPP tetapi tengah
dalam tahap sinkronisasi antar Kementerian/Lembaga."Kami terus mendorong percepatan
penyelesaian RPP di internal Pemerintah, agar segera dapat diunggah di Portal Resmi UU Cipta
Kerja," ujar Susiwijono dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11).
Menurutnya, ini diperlukan supaya masyarakat dapat segera mengakses dan mengunduh draf
RPP, sehingga dapat segera memberikan masukan dan usulan atas substansi RPP yang ada.
Adapun, pemerintah mengundang dan membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya
dalam penyusunan dan perumusan RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja, dengan
menyediakan akses secara fisik di Posko Cipta Kerja yakni di Kantor Kemenko Perekonomian dan
bisa diakses secara daring melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja.
Dengan akses yang lebih mudah, diharapkan lebih mendorong masyarakat untuk dapat
memberikan masukan terhadap substansi dan materi RPP dan RPerpres turunan UU Cipta
Kerja.Pemerintah juga berharap masyarakat lebih aktif memberikan masukan, mengingat aturan
tingkat PP dan Perpres akan mengatur lebih lanjut berbagai norma aturan yang sudah ditetapkan
di dalam UU Cipta Kerja, yang menguraikan lebih detail dan lebih lengkap, untuk menjadi dasar
dalam pelaksanaan operasional seluruh ketentuan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja.
Lebih lanjut, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi dan konsultasi publik, dengan
menyiapkan acara sosialisasi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.
Program sosialisasi dan konsultasi publik ini akan menggandeng seluruh Kementerian/Lembaga
yang menjadi penanggung jawab teknis dari semua sektor di UU Cipta Kerja, baik pemerintah
daerah, asosiasi usaha, serikat pekerja, para ahli dan lainnya.
80
