Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020
P. 78
Judul Pemerintah Targetkan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Rampung Pekan
Depan
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4409102/pemerintah-targetkan-
aturan-turunan-uu-cipta-kerja-rampung-pekan-depan
Jurnalis Athika Rahma
Tanggal 2020-11-15 20:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
Kami terus mendorong percepatan penyelesaian RPP di internal Pemerintah, agar segera dapat
diunggah di Portal Resmi UU Cipta Kerja (https://uu-ciptakerja.go.id), supaya masyarakat dapat
segera mengakses dan mengunduh draf RPP, sehingga dapat segera memberikan masukan dan
usulan atas substansi RPP tersebut
positive - Susiwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
Pemerintah menyiapkan program sosialisasi dan konsultasi publik atas semua RPP dan RPerpres
turunan UU Cipta Kerja, guna memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap kepada
masyarakat, supaya masyarakat yang akan memberikan masukan sudah memahami terlebih
dahulu substansinya, sehingga masukan yang diberikan bisa lebih fokus dan substantif
Ringkasan
Pemerintah terus mendorong penyelesaian peraturan pelaksanaan turunan UU Cipta Kerja.
Aturan turunan tersebut ialah 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres)
dan ditargetkan selesai paling lambat Jumat (20/11/2020), kecuali hanya untuk beberapa RPP
tertentu yang memang perlu konsolidasi substansi dengan banyak K/L.
Hingga saat ini, terdapat 24 Rancangan PP (RPP) yang telah diselesaikan pembahasannya
dengan semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dan akan terus dikebut hingga rampung
pekan ini.
PEMERINTAH TARGETKAN ATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA RAMPUNG PEKAN
DEPAN
Pemerintah terus mendorong penyelesaian peraturan pelaksanaan turunan UU Cipta Kerja.
Aturan turunan tersebut ialah 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres)
77
