Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 NOVEMBER 2020

dan ditargetkan selesai paling lambat Jumat (20/11/2020), kecuali hanya untuk beberapa RPP
tertentu yang memang perlu konsolidasi substansi dengan banyak K/L.
Hingga saat ini, terdapat 24 Rancangan PP (RPP) yang telah diselesaikan pembahasannya
dengan semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait dan akan terus dikebut hingga rampung
pekan ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan,
selain 24 RPP tersebut (atau sisanya ada 16 RPP), saat ini sudah ada draf awal RPP nya, namun
sedang dalam tahap sinkronisasi antar K/L.

"Kami terus mendorong percepatan penyelesaian RPP di internal Pemerintah, agar segera dapat
diunggah di Portal Resmi UU Cipta Kerja (https://uu-ciptakerja.go.id), supaya masyarakat dapat
segera mengakses dan mengunduh draf RPP, sehingga dapat segera memberikan masukan dan
usulan atas substansi RPP tersebut," ungkap Susiwijono dalam keterangannya, Minggu
(15/11/2020).
Kemenko Perekonomian akan terus berkoordinasi dengan K/L yang menjadi penanggung jawab
RPP atau RPerpres tersebut untuk mempercepat proses sinkronisasi dan penyelesaian RPP ini.

Pemerintah mengundang dan membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya dalam
penyusunan dan perumusan RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja, dengan menyediakan
akses secara fisik di Posko Cipta Kerja (d/a Kantor Kemenko Perekonomian di Gedung Pos Besar
Lantai 6, Jl. Lap. Banteng Utara No.1 Jakpus), dan akses secara daring melalui Portal Resmi UU
Cipta Kerja.

Pemerintah berharap dengan penyediaan akses yang mudah kepada masyarakat, baik akses
secara fisik maupun secara daring, akan memudahkan dan lebih mendorong masyarakat untuk
dapat memberikan masukan terhadap substansi dan materi RPP dan RPerpres turunan UU Cipta
Kerja.
Selain itu, pemerintah juga menegaskan perlunya masyarakat untuk lebih aktif memberikan
masukan, karena justru di aturan tingkat PP dan Perpres inilah yang nanti akan mengatur lebih
lanjut berbagai norma aturan yang sudah ditetapkan di dalam UU Cipta Kerja, yang menguraikan
lebih detail dan lebih lengkap, untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan operasional seluruh
ketentuan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja.

Dengan sudah selesainya sebagian besar RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja tersebut,
selain menyediakan akses dan mengundang seluruh komponen masyarakat untuk memberikan
masukan, Pemerintah juga akan segera melakukan sosialisasi dan konsultasi publik, dengan
menyiapkan acara sosialisasi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Program sosialisasi dan konsultasi publik ini akan menggandeng seluruh K/L yang menjadi
penanggung jawab teknis dari semua sektor di UU Cipta Kerja, Pemerintah Daerah, semua
Asosiasi Usaha, Serikat Pekerja, para Ahli dan Praktisi terkait.

Kemudian seluruh media dan para Akademisi di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, serta semua
komponen masyarakat yang diharapkan akan memberikan masukan substansi RPP dan RPerpres
turunan UU Cipta Kerja.
"Pemerintah menyiapkan program sosialisasi dan konsultasi publik atas semua RPP dan RPerpres
turunan UU Cipta Kerja, guna memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap kepada
masyarakat, supaya masyarakat yang akan memberikan masukan sudah memahami terlebih
dahulu substansinya, sehingga masukan yang diberikan bisa lebih fokus dan substantif," tutup
Susiwijono.

78