Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020

Sementara Kementerian Ketenagakerjaan tidak punya kemampuan mengawasi kondisi kerja di
kapal-kapal ikan, baik di dalam maupun di luar wilayah RI. Padahal, pengawasan itu wajib
dilakukan.

Pemerintah tengah berusaha menyelesaikan persoalan itu dengan penerbitan rancangan
peraturan pemerintah (RPP) tentang perlindungan PMI kelautan. RPP yang seharusnya terbit
pada September 2019 itu sedang dalam proses harmonisasi di Kemenkumham.

Namun, peneliti migran internasional pada Pusat Kajian Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada,
Ratih Pratiwi Anwar, mengatakan, RPP itu bermasalah. "Pembahasan kurang
mempertimbangkan kebijakan di industri perikanan dan pekeija migran di negara penempatan,"
kata Ratih.

(AGE/AIN/CAS/ERK/F RN/IKI / J OG/NAD/NDU/RAZ/REN/XTI)

Persoalan yang Menimpa Anak Buah Kapal

Proses (Total: 227)

Gaji tidak dibayar TKI ingin dipulangkan

Pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja

Selesai (Total: 351)

1146

18

122 26
Meninggal di negara tujuan

112

145

Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS ^15 Putus hubungan komunikasi |
Kecelakaan |

Tindak kekerasan dari majikan |

4 13

3 144
Meninggal (2

. ! 2 Lain-lain

Pemutusan hubungan kerja sebelum 2 masa perjanjian kerja berakhir /

Penipuan peluang kerja

* p

TKI mengalami kecelakaan B TKI dalam tahanan/proses tahanan ^7 Utang piutang antara CTKI
dan PPTKIS j} Sakit)}

10