Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020
P. 169
Nantinya, saat menjalankan tugas pengawasan di wilayah setempat termasuk perkantoran,
mereka bisa dikoordinasikan di bawah Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan kelurahan setempat.
Terpisah, Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menduga ada indikasi
ketidakdisiplinan terhadap protokol kesehatan. Hal inilah yang menyebabkan banyak kantor
instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi klaster penyebaran covid-19.
Protokol yang dilanggar itu di antaranya tidak membatasi jumlah staf yang masuk dan tidak
melakukan shifting time yang cukup panjang atau pembagian jam kerja yang cukup.
Teguh berharap momen pan-demi juga bisa memicu para kepala daerah dan sektor-sektor
pelayanan publik lainnya untuk bisa membangun layanan publik berbasis daring yang minim
tatap muka untuk memudahkan masyarakat. (Hld/X-ll)
168
