Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020
P. 173
Judul Ketua DPR: Pembahasan Omnibus Law Tetap Jalan
Nama Media indopos.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://indopos.co.id/read/2020/09/19/253088/ketua-dpr-pembahasan-
omnibus-law-tetap-jalan/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-19 04:38:49
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta
Kerja (RUU Ciptaker) tetap dibahas dan dilakukan transparan, cermat, dan hati-hati.
KETUA DPR: PEMBAHASAN OMNIBUS LAW TETAP JALAN-Ketua DPR RI Puan Maharani
memastikan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) tetap
dibahas dan dilakukan transparan, cermat, dan hati-hati.
Dia juga menjamin pembahasan RUU tersebut dilakukan dengan menyerap aspirasi masyarakat.
"DPR membahas RUU Cipta Kerja secara hati-hati, transparan, terbuka, dengan mengutamakan
kesinambungan pelaksanaan dari hasil RUU Ciptaker, sehingga punya legitimasi kuat untuk
membangun bangsa dan negara," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Dia menjelaskan, agenda pembahasan RUU Ciptaker dapat diketahui di laman resmi DPR RI.
Puan menegaskan bahwa institusinya membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyaksikan
jalannya pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja melalui siaran "live streaming".
"Pembahasan dilakukan terbuka, bisa dilihat di TV Parlemen, akan ada tim yang merumuskan
secara baik dan benar, transparan, dan punya legitimasi kuat untuk membangun bangsa dan
negara," ujarnya.
Menurut Puan, apakah RUU Ciptaker akan selesai pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021,
namun yang pasti dirinya meminta agar pembahasan RUU tersebut secara hati-hati dan
transparan. "Apakah ini selesai (di masa sidang ini) atau tidak? Apakah akan segera diselesaikan?
Saya minta DPR tetap membahasnya secara hati-hati dan transparan," ucap dia menegaskan.
Sebelumnya, Puan saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang
2020-2021 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8), mengatakan target menyelesaikan RUU
Cipta Kerja bertujuan untuk menghasilkan undang-undang yang memiliki legitimasi kuat demi
menjaga kepentingan negara. Adapun dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui Alat
Kelengkapan Dewan akan rapat bersama dengan mitra kerja maupun panitia kerja untuk
menjalankan prinsip pengawasan dan keseimbangan pada pemerintahan. (ant).
172
