Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020
P. 175
Kepala Disnakertrans DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan 14 perusahaan ditutup sementara
karena memiliki karyawan yang terpapar covid-19. Rinciannya, 6 perusahaan di Jakarta Barat,
masing-masing 3 perusahaan di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, serta masing- masing 1
perusahaan di Jakarta Timur dan Jakarta Barat.
"Ada sembilan perusahaan yang ditutup karena melanggar protokol covid-19. Di Jakarta Pusat
sebanyak 4 perusahaan, di Jakarta Barat ada 3 perusahaan, dan di Jakarta Selatan ada 2
perusahaan," tambahnya.
Total ada 237 perusahaan yang disidak selama empat hari PSBB ketat berjalan sejak 14
September lalu.
Terpisah, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, menyatakan pihaknya telah menindak 164 ribu
warga di Jakarta karena melanggar protokol kesehatan, yaitu tidak memakai masker.
"Total dendanya telah mencapai Rp2,4 miliar. Pembayaran denda sepenuhnya dilakukan melalui
nomor rekening Pemda DKI di Bank DKI dan masuk ke kas penerimaan daerah," ungkapnya
dalam webinar yang diselenggarakan BNPB, Kamis (17/9).
Arifin menyebut pihaknya juga telah meningkatkan pengawasan kepada warga yang tidak tepat
dalam memakai masker. "Misalnya, memakai masker, tetapi hanya sampai dagu atau hanya
sampai leher. Itu akan kami tindak. Masyarakat juga diharap patuh untuk tidak melepas masker,
termasuk saat sendirian di dalam kendaraan bermotor," katanya.
Ditambahkannya, warga di ruang-ruang publik sudah cukup mematuhi aturan PSBB. Namun,
pihaknya masih kesulitan untuk mengawasi kepatuhan memakai masker di ruang privat seperti
perkantoran. "Kami meminta perusahaan memiliki satgas covid-19 sendiri untuk mengawasi
penerapan protokol kesehatan di lingkungan internal," ujar Arifin.
Libatkan masyarakat Anggota DPRD DKI Fraksi PDI-P, Gilbert Simanjuntak, menyarankan agar
Pemprov DKI Jakarta melibatkan unsur masyarakat dalam pengawasan selama PSBB. Ia menilai
unsur masyarakat seperti Dasa Wisma dan Jumantik bisa membantu pemerintah.
"Jumantik dan Dasa Wisma ialah warga yang sudah bertugas bertahun-tahun dengan honor
sekitar Rp500 ribu per bulan. Dengan mengawasi jentik nyamuk ke setiap rumah, mereka sangat
rajin dan berdedikasi," kata Gilbert.
Nantinya, saat menjalankan tugas pengawasan di wilayah setempat termasuk perkantoran,
mereka bisa dikoordinasikan di bawah Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan kelurahan setempat.
Terpisah, Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menduga ada indikasi
ketidakdisiplinan terhadap protokol kesehatan. Hal inilah yang menyebabkan banyak kantor
instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi klaster penyebaran covid-19.
Protokol yang dilanggar itu di antaranya tidak membatasi jumlah staf yang masuk dan tidak
melakukan shifting time yang cukup panjang atau pembagian jam kerja yang cukup.
Teguh berharap momen pandemi juga bisa memicu para kepala daerah dan sektor-sektor
pelayanan publik lainnya untuk bisa membangun layanan publik berbasis daring yang minim
tatap muka untuk memudahkan masyarakat. (Hld/X-11).
174
