Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020
P. 196

ILO, UN WOMEN DORONG KESETARAAN UPAH DI INDONESIA

              Jakarta - Organisasi Buruh Internasional (ILO) bersama dengan agensi Perserikatan Bangsa-
              Bangsa untuk Perempuan (UN Women) mempromosikan kesetaraan upah bagi para pekerja di
              Indonesia dalam rangka memperingati Hari Internasional Kesetaraan Upah pada 18 September.
              Dalam keterangan tertulis ILO yang diterima di Jakarta, Jumat, data global menunjukkan bahwa
              pekerja perempuan dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan perkiraan kesenjangan
              upah sebesar 16 persen.

              "Kesenjangan upah ini memberikan dampak negatif bagi perempuan dan keluarganya - situasi
              yang semakin meningkat selama pandemi COVID-19," kata ILO dalam keterangan tertulis.

              Menurut laporan ILO terkait COVID-19 dan dunia kerja edisi ke-5 yang diterbitkan pada Juli lalu,
              banyak pekerja perempuan mendapatkan dampak berbeda selama pandemi, khususnya terkait
              dengan  besarnya  keterwakilan  perempuan  dalam  sektor-sektor  perekonomian  yang  paling
              terkena dampak krisis, seperti akomodasi, makanan, penjualan dan manufaktur.
              Angka representasi perempuan juga besar dalam sektor pekerjaan informal yang tidak dilengkapi
              dengan asuransi kesehatan dan perlindungan sosial. Adapun keadaan di Indonesia dikatakan
              selaras dengan kondisi global, di mana perempuan Indonesia memperoleh pendapatan 23 persen
              lebih rendah dibandingkan laki-laki.

              "Kendati lebih banyak pekerja perempuan yang memiliki gelar D3/D4 atau sarjana dibandingkan
              laki-laki, pendidikan yang lebih tinggi tidak mempersempit kesenjangan upah berdasarkan jenis
              kelamin. Bahkan pekerja perempuan dengan tingkat pendidikan sarjana mendapatkan upah yang
              cukup rendah dibandingkan laki-laki," kata ILO.

              Direktur ILO untuk Indonesia, Michiko Miyamoto menyebut bahwa pihaknya terus mendukung
              Indonesia dalam upaya mewujudkan kesetaraan upah di dalam negeri. Dia menjelaskan bahwa
              prinsip kesetaraan upah untuk pekerjaan yang bernilai sama telah tertuang dalam Konstitusi ILO
              tahun 1919.

              "Seratus  tahun  terlalu  lama  untuk  menunggu  dan  kita  semua  harus  bekerja  sama  untuk
              mewujudkan kesetaraan upah untuk pekerjaan bernilai sama menjadi kenyataan," ujar Michiko.

              Sementara itu, Perwakilan UN Women Indonesia Jamshed Kazi mengatakan bahwa ketimpangan
              sistematis, yang menempatkan perempuan dalam pekerjaan yang berupah dan bernilai rendah,
              serta kondisi kerja tidak fleksibel yang membatasi kesempatan perempuan belum diatasi maka
              kesenjangan upah berdasarkan  gender  tidak dapat ditutup.

              "UN Women terus menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia dan para pemangku
              kepentingan lainnya dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk dengan
              sektor  swasta  untuk  mengatasi  kesenjangan  upah  berdasarkan  gender  dan  menghapus
              diskriminasi  di  tempat  kerja  melalui  penerapan  Prinsip-Prinsip  Pemberdayaan  Perempuan,"
              katanya.

              Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi ILO No.100 tentang Kesetaraan Upah pada 1958,
              sebagaimana  dikatakan  Menteri  Ketenagakerjaan  RI  Ida  Fauziyah,  yang  juga  menegaskan
              pentingnya  kesetaraan  upah  bagi  pekerja  laki-laki  dan  perempuan  untuk  pekerjaan  bernilai
              sama.

              "Mempertimbangkan kesenjangan gender di pasar kerja kita saat ini, kementerian saya, bersama
              dengan semua mitra sosial kami dan organisasi internasional, terus mendorong aksi bersama
              menentang diskriminasi berbasis gender di tempat kerja. Ini saatnya bagi perempuan dan laki-
              laki untuk dihargai secara setara berdasarkan bakat, hasil kerja dan kompetensi, dan bukan
              berdasarkan gender," ujar Ida.
                                                           195
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201