Page 232 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020

Judul Pemerintah dan DPR Hati-Hati Bahas RUU Cipta Kerja
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/345974-pemerintah-dan-dpr-
hati-hati-bahas-ruu-cipta-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-09-18 11:45:11
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

BADAN Legislasi (Baleg) DPR memahami harapan pemerintah yang menginginkan Rancangan
Undang Undang (RUU) Cipta Kerja dapat segera disahkan. Namun Baleg berkomitmen
pembahasan beleid sapu jagat tersebut tetap dilakukan dengan cermat supaya bermutu tinggi.

PEMERINTAH DAN DPR HATI-HATI BAHAS RUU CIPTA KERJA

BADAN Legislasi (Baleg) DPR memahami harapan pemerintah yang menginginkan Rancangan
Undang Undang (RUU) Cipta Kerja dapat segera disahkan. Namun Baleg berkomitmen
pembahasan beleid sapu jagat tersebut tetap dilakukan dengan cermat supaya bermutu tinggi.

Anggota Baleg DPR Arteria Dahlan mengatakan, pihaknya memahami harapan pemerintah agar
RUU Cipta Kerja dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional dari ancaman resesi akibat
pandemi.
RUU Cipta Kerja akan Dinikmati Masyarakat di Masa Datang "Spiritnya sama, DPR dan
pemerintah sama-sama ingin cepat. Tapi, kita akan tetap melakukan pembahasan dengan penuh
kecermatan, kehati-hatian dan kekhidmatan," kata Arteria dalam keterangan resmi, Jumat
(18/9).
Arteria menjelaskan, Baleg fokus membahas klaster transportasi dalam RUU Cipta Kerja. Menurut
dia, untuk pembahasan sampai dengan klaster ketenagakerjaan masih butuh waktu yang cukup
lama.

Lebih lanjut, Arteria mengatakan bahwa Baleg tak berbicara target kapan pembahasan RUU Cipta
Kerja akan selesai. Menurutnya, DPR mengedepankan prinsip teliti dan hati-hati dalam
membahas RUU Cipta Kerja agar nantinya produk hukum yang dihasilkan tidak digugat ke
Mahkamah Konstitusi (MK).
"DPR, khususnya PDIP, cepat plus harus cermat, hati-hati, harus taat asas, tidak boleh
melanggar hukum, jangan sampai di MK-kan (digugat ke MK)," pungkasnya. (Cah/A-1).

231