Page 251 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 SEPTEMBER 2020
P. 251
"Saat ini peserta yang telah melakukan konfirmasi mandiri sebanyak 145 ribu orang. Kami masih
menunggu sampai akhir September. Ingat, yang bisa melakukan pengkinian mandiri hanya
peserta yang mendapatkan SMS tersebut," terang Agus.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jamsos Kemnaker, Haiyani Rumondang yang
juga hadir sebagai narasumber dalam kegiatan yang sama menyatakan, hingga hari ini dari 2,5
juta data pekerja yang diserahkan pada gelombang I, terdapat 2,47 juta pekerja atau 99,32%
yang telah mendapatkan bantuan tersebut.
Sedangkan untuk data gelombang II telah mencapai 99,28% atau 2,97 juta pekerja. Selanjutnya
untuk golombang III proses pencairan dana bantuan telah mencapai 40,9% atau 1,43 juta
pekerja, sehingga total BSU yang telah dicairkan mencapai 6.87 juta.
Untuk Informasi lebih lanjut mengenai program BPJAMSOSTEK dan BSU, masyarakat dapat
mengakses akun media sosial resmi BPJAMSOSTEK @bpjs.ketenagakerjaan pada Instagram ,
@bpjstkinfo pada platform Twitter , dan BPJS Ketenagakerjaan pada Facebook dimana
keseluruhan akun tersebut sudah berstatus Terverifikasi.
"Kami mengapresiasi pihak pemberi kerja atau perusahaan karena telah bekerjasama dengan
baik dalam melakukan pengkinian data peserta untuk mendukung program BSU dari pemerintah.
Semoga program BSU dari Pemerintah ini mampu meringankan beban ekonomi masyarakat
pekerja dan mengembalikan kondisi perekonomian Indonesia," tutup Agus.
Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah DKI Jakarta, Cotta Sembiring turut menambahkan bahwa
diakuinya saat ini pihaknya juga sering menerima laporan atau dihubungi via telepon oleh tenaga
kerja terkait kebenaran SMS tersebut..
"Kami pun memberikan penjelasan kepada mereka bahwa pengiriman SMS itu memang
resmi/benar adanya dari BPJS Ketenagakerjaan dan menghimbau agar penerima SMS tersebut
segera melakukan pengkinian data secara mandiri dan update nomor rekening melalui link yang
diterima di SMS tersebut sebagai calon penerima bantuan subsidi upah/gaji dari pemerintah,"
jelas Cotta.(RO/OL-09).
250