Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2020
P. 124
positive - Turro (None) Karena kondisi Kependudukan seyogyanya, memberikan manfaat bagi
pertumbuhan ekonomi. Terlebih periode tersebut jumlah dan proporsi penduduk usia produktif
lebih besar dibandingkan periode lainnya
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pembahasan
rancangan undang-undang Cipta Kerja atau RUU Ciptaker kini sudah mencapai 90 persen atau
hampir selesai dikaji.
"Sampai sekarang kami sudah melakukan pembahasan, submit-nya sudah mencapai sekitar 90
persen yang dibahas," kata Airlangga dalam sesi teleconference, Selasa (15/9/2020).
HAMPIR RAMPUNG, PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA CAPAI 90 PERSEN
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan,
pembahasan rancangan undang-undang Cipta Kerja atau RUU Ciptaker kini sudah mencapai
90 persen atau hampir selesai dikaji.
"Sampai sekarang kami sudah melakukan pembahasan, submit-nya sudah mencapai sekitar 90
persen yang dibahas," kata Airlangga dalam sesi teleconference, Selasa (15/9/2020).
Menurut dia, mayoritas klasterisasi strategis dari ranah-ranah yang masuk ke dalam draft
pembahasan regulasi cipta lapangan kerja tersebut saat ini sudah hampir 100 persen.
"Hampir seluruh klaster strategis (telah rampung). Apakah itu terkait dengan klaster
ketenagakerjaan, klaster kepastian hukum, klaster UMKM dan koperasi," kata dia.
Airlangga menegaskan, hampir seluruh pembahasan mengenai klaster dalam RUU Cipta Kerja
tersebut telah mendapat persetujuan konsensus dengan pihak partai politik.
Sehingga, ia melanjutkan, saat ini tinggal menuju ke tahap finalisasi, guna melakukan
harmonisasi DNA sinkronisasi terhadap pasal-pasal yang dianggap krusial.
"Tinggal sekarang melakukan finalisasi daripada legal drafting, atau sering kita bahas sebagai
harmonisasi pasal-pasal krusial dan juga melakukan sinkronisasi serta perumusan," ujar
Airlangga.
Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Turro S Wongkeran mengusulkan RUU Cipta
Kerja mengecualikan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atas kewajiban memenuhi
ketentuan upah minimum regional (UMR). Menyusul kondisi sulit yang dialami mayoritas pelaku
usaha disektor tersebut akibat pandemi Covid-19.
"Ketentuan upah minimum susah sekali bagi UMKM. Itu mereka sebenarnya pekerja keluarga
umumnya, walau mereka mendapat upah. Tapi usaha mereka terbatas sekali di pandemi ini,"
ujar dia dalam webinar bertajuk 'Kebijakan RUU Cipta Kerja Dalam Perspektif Teori Ekonomi',
Jumat (11/10/2020).
Menurutnya di tengah krisis akibat kedaruratan kesehatan ini regulasi seharusnya lebih ramah
terhadap UMKM. Sebab selama ini UMKM dianggap menjadi bagian penting dari perekonomian
nasional. Karena merupakan penyumbang terbesar lapangan kerja secara nasional.
123
